Soal Taksi Bandara Ahmad Yani, Ketua DPRD Semarang: Kalau Bisa Diatur

Juni 10, 2018
Belum ada gambar

Pri kemudian mengatakan, perlunya antisipasi lebih dari Bandara agar masyarakat tak kembali dirugikan. Dalam hal ini adalah selalu menjaga ketersediaan angkutan dari dalam bandara. Mengingat lonjakan penumpang yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, terutama selama musim mudik Lebaran ini. Atau bagi mereka yang mendarat mendekati jam-jam tengah malam.”Sedianya Angkasa Pura menyediakan angkutan-angkutan cadangan. Jangan sampai armada habis, penumpang terlantarkan. Apalagi ini musim mudik. Tentunya seperti BRT (Bus Rapid Transit) harus dipersiapkan standby sampai malam menyesuaikan jadwal penerbangan. Pada akhirnya, penumpang bebas memilih angkutan yang mereka inginkan,” tandasnya.Terpisah, Communication Officer PT Angkasa Pura I, Hidya Putri, mengatakan, pengelolaan taksi di Bandara Ahmad Yani Semarang bukan wewenang PT Angkasa Pura I. Melainkan dikelola Koperasi TNI AD. ”Kami (PT Angkasa Pura I) hanya sebatas memantau sejauh mana melayani para penumpang pesawat yang turun dalam memakai jasa taksi bandara. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya kewenangan Lanumad TNI AD,” terang Hidya.Dijelaskannya, lahan Bandara Ahmad Yani Semarang sedianya adalah milik instalasi militer, sedangkan PT Angkasa Pura hanya menyewa lahan sesuai perjanjian.PT Angkasa Pura I, lanjut Hidya, tidak memiliki hak pengelolaan taksi di Bandara Ahmad Yani Semarang. Selama ini, lanjutnya, pengelolaannya oleh Koperasi Primkopad S-16. Hal tersebut sama seperti pengelolaan di Bandara Balikpapan dan Bandara Adisucipto Jogjakarta, serta sejumlah bandara yang masih terintegrasi dengan lahan milik militer.Meski begitu, apabila ada komplain pelayanan dari masyarakat pengguna jasa taksi, pihaknya akan menerimanya. ”Nanti kami buatkan laporan untuk disampaikan ke pihak Primkopad S-16,” cetusnya. (JPC)

Komentar

VIDEO TERKINI