Kata Walikota, Ini Penyebab Kemacetan Lalu Lintas di Kota Semarang

Mei 19, 2018
Belum ada gambar

Kendati demikian, pihaknya berubaya memenuhi kebutuhan lahan parkir agar bisa dimanfaatkan warga. Hendi menyebut, beberapa lahan milik pemerintah akan dioptimalkan untuk pembangunan kantong parkir.”Ini proses lelang gedung Dinkes (Dinas Kesehatan) di Jalan Pandanaran. Gedung yang saat ini 2 lantai nanti dibangun menjadi 10 lantai. Empat lantai untuk kantor Dinkes, sisanya enam lantai untuk tempat parkir umum. Supaya orang-orang yang belanja di pusat oleh-oleh pandanaran bisa parkir di situ,” paparnya.Selain itu, pihaknya juga akan membangun gedung parkir bawah tanah lima lantai di bawah Lapangan Pancasila Simpanglima Semarang. Hanya saja saat ini pembangunan tersebut masih tahap pembuatan detail enginering design (DED).”Gedung parkir di bawah Simpanglima masih tahap DED. Diharapkan lancar, mudah-mudahan. Kalau dana cukup, tahun depan sudah mulai bangun. Kalau tidak cukup, ya 2020. Yang penting ada solusi,” ujarnya.Kepala Dishub Kota Semarang, M Khadik menuturkan, telah melakukan identifikasi seluruh area parkir di Semarang, baik parkir resmi atau berizin dan tidak resmi yang tidak berizin.”Kita sudah inventarisasi dan dalam waktu dekat kita rencana akan melakukan penertiban terhadap parkir liar. Dan juga akan tertibkan izin-izin lama yang masih berlaku. Yang ternyata setelah melihat perkembangan Kota Semarang ini, parkir menjadi salah satu penyebab kemacetan,” kata Khadik.Selain itu, lanjutnya, Dishub akan meninjau beberapa lokasi parkir umum yang berada di tepi jalan. Khususnya parkir yang memicu kemacetan lalu lintas. Di antaranya di daerah Jalan Agus Salim, Semarang, dikarenakan posisi parkir yang serong sehingga memakan separuh jalan.”Petugas di lapangan sudah kami minta menertibkan dan agar ditata kembali,” ucapnya.Persoalan parkir umum di Kota Semarang menjadi perhatian kalangan DPRD Kota Semarang. Pasalnya, parkir umum yang notabene lokasinya di pinggir jalan sebenarnya merupakan pos primadona untuk meraup pendapatan asli daerah (PAD).

Komentar

VIDEO TERKINI