Agar PLTSa Berjalan Mulus, Ini Langkah Pemkot Surakarta

Mei 19, 2018

SOLO, RAKYATJATENG – Pemerintah Kota Surakarta berusaha keras agar proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) Putri Cempo berjalan mulus. Karena itu, lobi-lobi ke pemerintah pusat bakal dilaksanakan.Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo berencana mengajukan permintaan dispensasi berupa persetujuan pembangunan konstruksi PLTSa Putri Cempo. Rudy meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan tidak diterapkan untuk Kota Bengawan.“Karena dari tujuh kota yang berencana membuat PLTSa, Solo sudah penandatanganan kontrak sebelum Perpres itu muncul. Harusnya ada kebijakan khusus dong untuk Solo,” katanya, Jumat (18/5).Dalam perpres tersebut, pemerintah pusat merevisi harga jual listrik produksi PLTSa menjadi 13,35 sen USD per KwH dari sebelumnya 18,7 sen USD per KwH.Namun, penurunan harga beli listrik itu, pemerintah wajib membayar tipping fee senilai Rp 370.000 per ton. Aturan itu juga tidak disepakati pemkot lantaran harus menguras APBD. Pemkot akan mengajukan permintaan agar tipping fee itu dibayar pemerintah pusat.“Daripada ribet, mending pemerintah pusat tidak usah membayar tipping fee kepada investor, tetapi memberikan subsidi kepada PLN. Sama saja sebenarnya,” ujarnya.Rudy berharap antara pemerintah pusat, pemkot, dan PLN mendapatkan titik temu untuk persoalan PLTSa. Sebab, investor mengalami kerugian akibat keterlambatan pembangunan PTLSa.Terpisah, Direktur Utama PT Solo Citra Metro Plasma Power Elan Syuherlan selaku kontraktor PLTSa mengaku hanya bisa menunggu keputusan yang dibuat pemerintah pusat.“Kita ikuti regulasi saja. Nanti bagaimana keputusannya kita ikut,” katanya. (JPC)

Komentar