Panwaslu Makassar Kabulkan Gugatan Paslon Walikota

Mei 13, 2018
Belum ada gambar

MAKASSAR, RAKYATJATENG – Pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Makassar akhirnya menerima gugatan permohonan Calon Wali Kota Makassar nomor urut 2, Mohammad Ramdan Pomanto – Indira Mulyasari (DIAmi). Gugatan itu diarahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar selaku termohon, terkait kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota Makassar 2018.Putusan tersebut dibacakan dalam agenda sidang putusan yang digelar di kantor Panwaslu Makassar, Jalan Anggrek, Minggu (13/5). Kepala Bagian Humas Panwaslu, Maulana mengungkapkan, dalam pertimbangannya, majelis hakim yang dipimpin Nursari berpendapat bahwa, seluruh permohonan yang diurai oleh pemohon dalam hal ini paslon DIAmi, sangat beralasan dan jelas.Salah satu poin adalah, apa yang ditudukan terhadap pemohon terkait pelanggaran pasal 71 ayat 3 tentang adanya dugaan pelanggaran yang berujung pada digugurkannya paslon DIAmi. “Dari dasar itulah, sehingga Panwaslu Kota Makassar, kemudian mengabulkan permohonan pemohon,” kata Maulana saat ditemui usai sidang.Maulana menjelaskan, faktor lain sehingga majelis memutuskan untuk mengabulkan gugatan itu karena, ditemukannya fakta-fakta baru selama proses persidangan yang berlangsung hampir 2 pekan. “Majelis kemudian mengevaluasi seluruh hasil proses persidangan. Dalam perjalanannya, majelis menemui fakta bahwa penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh termohon dalam hal ini KPU adalah cacat dan batal demi hukum,” jelas Maulana.Majelis lanjut Maulana, bahkan memerintahkan kepada KPU agar segera mengeluarkan surat penetapan terkait kedua pasangan calon yang memenuhi syarat dalam pilwali nanti. Dalam hal ini, paslon nomor urut 1, Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) dan nomor urut 2, Mohammad Ramdan Pomanto – Indira Mulyasari (DIAmi)”Dalam amar putusan secara tegas diperintahkan bahwa, kami harus dan wajib melaksanakan selama 3 hari terhitung sejak putusan ini dibacakan oleh Panwaslu Makassar. Artinya KPU menerbitkan surat perintah baru bahwa dalam Pilwali nanti sah ada 2 paslon yang akan maju,” tegasnya.Terkait dengan putusan sebelumnya oleh Mahkamah Agung (MA) meminta KPU agar menggugurkan paslon DIAmi dalam pilwali Makassar, Maulana menegaskan, pihaknya tidak ingin berspekulasi lebih jauh. Menurutnya, putusan tersebut sah, namun disis lain, Panwaslulah yang kemudian menentukan putusan lanjutan dalam proses perjalanan sengketa ini.”Kita bukannya menggurkan putusan MA. Tapi menggugurkan penetapan KPU sebelumnya. Penafsiran majelis, fakta persidangan itu tidak berdasar pada penetapan, putusan MA melalui PT-TUN, itu jauh menyimpang dari konteks tersebut,” tegasnya.Kuasa hukum KPU Makassar, Marhumah Majid mengungkapkan, pihaknya menunggu hasil putusan tertulis dari Panwaslu terkait dikabulkannya gugatan pemohon dalam sengketa pilkada ini. Setelah menerima salinan putusan itu, barulah kemudian pihaknya akan menelaah pertimbangan putusan Panwaslu.”Kita tunggu dulu putusan tertulisnya dari Panwaslu, kita tidak ingin terburu-buru. Ini saya kira memang mengikat yah, meskipun kita punya waktu 3 hari untuk menindaklanjuti, tetapi itu dan itu memang kewenangan KPU,” terang Marhumah.Koordinator tim kuasa hukum paslon DIAmi, Adnan Buyung Azis mengungkapkan, pihaknya tinggal menunggu KPU agar melakukan tindaklanjut sesuai dengan perintah Panwaslu. Dimana dalam putusan itu KPU diminta untuk segera menerbitkan surat sah penetapan paslon pihaknya dalam Pilwali nanti.”Kita tidak mau berandai-andai dulu, tapi yang jelaskan KPU wajib untuk melakukan itu. Ini sifatnya sangat mengikat makanya mereka berkewajiban untuk menjalankan perintah itu,” tutupnya. (JPC)

Komentar

VIDEO TERKINI