KPU Makassar Resmi Gugurkan Pasangan DIAmi

April 28, 2018

MAKASSAR, RAKYATJATENG – Pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari resmi gugur menjadi peserta Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar 2018. Kebijakan diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sebagai tindak lanjut atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN).Putusan terkait dengan sengketa tersebut juga yang diperkuat Mahkamah Agung (MA). Pembatalan pencalonan pasangan nomor urut 2 yang dikenal dengan tagline DIAmi itu dilakukan melalui rapat pleno. Acara sudah digelar di kantor KPU Kota Makassar, Jalan Perumnas Antang, Makassar, Jumat (27/4) kemarin. “Iya, rapat plenonya kemarin ba’da Jumat,” kata Komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed di Makassar, Sabtu (28/4).Lewat rapat, komisioner dipimpin Ketua KPU Makassar Syarief Amir menerbitkan surat keputusan (SK) baru tentang penetapan pasangan Calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018. Yakni, SK bernomor 64 / P. KWK/HK.03.1. Kpt- 7371/KPU- kot/IV/ 2018.Isi dari SK tersebut Pilwali Kota Makassar 2018 hanya diikuti pasangan calon. Adalah Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi (Appi-Cicu). Sedangkan nama pasangan DIAmi tidak lagi tercantum.Pada salinan SK terbaru, KPU Makassar menyatakan bahwa DIAmi tidak memenuhi syarat pencalonan berdasarkan putusan MA RI nomor 250 K / TUN / PILKADA/ 2018 tanggal 23 April 2018. Sehingga SK lama yang mencantumkan Ramdhan-Indira sebagai calon otomatis tak lagi berlaku. “Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,” demikian bunyi salah satu poin dalam SK yang ditandatangani Ketua KPU Makassar.Sengketa Pilwali Kota Makassar berawal saat pasangan Appi-Cicu melaporkan KPU ke PT-TUN Makassar. KPU diminta menggugurkan pasangan DIAmi karena dianggap menyalahi aturan pencalonan kepala daerah.Ramdhan sebagai petahana dituding menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan Pilkada. Gugatan itu dikabulkan PT-TUN. Sehingga KPU mesti menggugurkan pasangan calon DIAmi. KPU sempat mengajukan kasasi ke MA. Namun akhirnya ditolak. Putusan MA menguatkan ketetapan PT-TUN dalam pelaksanaan eksekusi pasangan calon tersebut. (JPC)

Komentar