TNI dan Polri Harus Netral di Pilkada, Panglima: Sanksi Kita Berikan Bila Dilanggar

April 20, 2018

MEDAN, RAKYATJATENG – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan kepada pasukannya agar tetap menjaga netralitas saat Pilkada serentak 2018 yang digelar di berbagai daerah di Indonesia. Tak main-main, ada sanksi serius yang akan diberikan jika ada anggota yang melanggar.Hal itu diungkapkan orang nomor satu di tubuh TNI ini saat gelaran Pengarahan Panglima TNI dan Kapolri untuk prajurit di Sumatera Utara (Sumut), Kamis (19/4) malam. Hadi dengan tegas mengintruksikan, agar TNI dan Polri tetap menjaga soliditas.”Soliditas antara TNI Polri dalam rangka kita untuk menjaga netralitas. Jadi penekanan-penekanan yang penting adalah, komando tegak lurus dari atas ke bawah. Jadi perintah hanya ada satu dari Panglima TNI dan Kapolri,” katanya.Kekompakan TNI dan Polri memang sedang galak-galaknya dilakukan. Tujuannya, untuk netralitas TNI dan Polri saat Pilkada. Jangan sampai ada anggota yang berpihak kepada salah satu calon dan membuat kekondusifan negara terganggu.”Jati diri kita ingatkan bahwa politik kita TNI Polri adalah politik negara, saya ingatkan pada mereka. Sanksi-sanksi kita berikan apabila mereka langgar,” ujarnya.Lebih jauh lagi, untuk pengamanan TNI tetap berkoordinasi dengan Polri. Pihaknya akan mengikuti arahan dari Polri untuk mengamankan jalannya Pilkada.Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengatakan hal senada dengan Hadi. Tito meminta agar masyarakat juga mendukung Pilkada yang sehat, kondusif dan baik.Dia pun berharap Pilkada Sumut bisa aman. Meskipun Pilkada Sumut diikuti salah satu purnawirawan jenderal. Tito mengajak TNI Polri kompak untuk netral.”Saya menekankan bahwa, sepanjang TNI Polri kompak, solid netral dan didukung oleh masyarakat yang menghendaki pilkada Sumut damai, Insha Allah Pilkada Sumut Aman,” pungkasnya.

Komentar