Jawa Tengah Masih Kekurangan 2,8 Juta Unit Rumah

April 19, 2018
Belum ada gambar

“Kesulitannya terkait dengan tata cara mengatur kabupaten/kota sehingga membutuhkan arahan–arahan dari Ditjen Penyediaan Perumahan yang perlu disusun dalam Raperda itu,” tutur Rudy.Perumahan di Jawa Tengah saat ini tumbuh sedemikian masif tanpa ada yang mengontrol. RP3KP ini disusun supaya pertumbuhan yang masif itu dapat terkontrol dengan baik.Sementara itu, Kasubdit Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Mitha Hasti S menjelaskan, setiap provinsi di Indonesia setidaknya harus memiliki RP3KP. Tujuannya agar pemerintah daerah dapat mengatur bagaimana rencana pembangunan perumahan bagi masyarakat.Dalam penyusunannya RP3KP itu melibatkan lintas sektoral sehingga dibutuhkan kesamaan visi yang sama dalam program perumahan di daerah. Upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan hunian bagi masyarakat adalah dengan Program Satu Juta Rumah.Namun demikian, Program Satu Juta Rumah juga tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari pemerintah daerah. “Salah satu hal penting yang diperlukan dalam penyusunan RP3KP adalah bagaimana peraturan yang ada dapat diimplementasikan di lapangan. Jangan hanya sekadar peraturan yang dibuat sebagai syarat saja,” tuntas Mitha. (kcm)

Komentar

VIDEO TERKINI