Bantah Terjaring OTT, Bupati Bandung Barat Akui Ada Tamu dari KPK

  • Bagikan

BANDUNG BARAT, RAKYATJATENG – Bupati Bandung Barat, Abubakar, membantah pemberitaan sejumlah media massa yang menyebut dirinya terkena OTT KPK (operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi), Selasa (10/4).

Abubakar mengakui, sebelumnya memang ada dua orang pejabat KPK yang mendatangi dirinya untuk meminta keterangan dan klarifikasi pada pukul 16.30 hingga 20.00 Wib.

Dia menjelaskan, pada hari Selasa dia sibuk menjalankan tugas sebagai bupati seperti agenda biasanya, dan setelah itu beristirahat di rumah dinas yang bertempat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang.

Di sela-sela itu dirinya juga sedang memberikan support persiapan kepada istri karena akan mengikuti debat publik pada keesokan harinya.

“Karena persiapan besok (hari ini) akan ada acara debat. Tapi pada sore hari ada laporan dari ajudan ada tamu, pas ditanya rupanya pejabat dari KPK, saya terima saja, kenapa tidak,” jelas Abubakar saat menggelar konfrensi pers di kediamanya di Lembang, kemarin.

Menurut Abubakar, inti kedatangan dari KPK untuk meminta keterangan dan klarifikasi karena mendapat laporan bahwa bupati sedang melakukan penggalangan dana.

“KPK meminta keterangan bahwa mendapatkan laporan, kalau bupati sakit, atau menjadi tim sukses untuk salah satu calon dan sedang melakukan menggalang dana. Bahwa saya memerintahkan kepala dinas untuk menggalang dana keperluan saya untuk berobat dan dalam konteks ibu sedang proses melakukan pencalonan,” jelasnya.

“Saya menjelaskan, justru terbalik, saya malah mewanti-wanti kepada kepala dinas untuk berbuat sesuai tupoksi, karena menjelang pilkada banyak cctv pasangan calon lain,” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan, ketika berada di depan kepala dinas, dan kepala desa untuk tidak meminta dibekali apa-apa.

“Terus terang, saya tidak minta dibekali apa-apa hanya meminta doa saja untuk diberi kesehatan, dan keselamatan. Karena saya sudah cukup dengan dua periode, bekal untuk berobat maupun bekal ibu untuk maju. Sudah cukup modal untuk maju karena saya tahu apa yang diperlukan untuk calon, saya tahu persis, pilkada murah atau mahal itu relatif,” ungkapnya.

Mengenai adanya informasi beberapa PNS yang sudah diamankan pihak KPK, dia mengatakan belum mengetahui hak tersebut. “Saya masih gelap informasi mengenai teman-teman di SKPD, karena saya dari tadi fokus persiapan belum ada laporan dan saya juga belum ke kantor,” ungkapnya. (fajar/jpnn)

  • Bagikan