KOPEL Dukung KPU Larang Bekas Napi Korupsi Jadi Caleg

Maret 31, 2018
Belum ada gambar

SEMARANG, RAKYATJATENG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah membahas Peraturan KPU terkait pencalonan calon legislatif di Pemilu 2019. Nantinya KPU akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg.Rencana ini mendapat dukungan dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia.”Saya kira niatnya bagus dan positif, perlu diapresiasi demi menjaga martabat lembaga DPR. Anda bisa bayangkan bila lembaga terhormat dihuni mantan napi,” kata Direktur Kopel Indonesia, Syamsudin Alimsyah, Sabtu (31/3).Menurutnya, catatan terakhir jumlah anggota DPR yang diduga terlibat korupsi sudah 11 orang. Sementara anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang bermasalah hukum sudah lebih seratusan.”Perlu diketahui bahwa perdebatan mantan napi boleh caleg sebenarnya sudah lama. Bahkan sejak tahun 2012 saat masih UU pemilu yang lama dibahas oleh DPR panja RUU pemilu sudah kekeh memasukkan mantan napi boleh caleg dengan alasan sudah menjalani hukum. Dan ini sebenarnya sangat berbahaya,” jelas Syamsuddin.Kemudian, katanya, merujuk pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, khususnya pasal 240 ayat 1 huruf g yang mengatur syarat caleg juga sudah jelas diatur di sana larangan bagi mantan napi yang ancaman hukumannya lebih 5 tahun, kecuali membuat pernyataan terbuka di publik. “Jadi aturan itu ada hanya saja lemah,” katanya.Dikatakannya, seharusnya KPU lebih tegas lagi mengatur dalam PKPU bahwa orang yang sedang bermasalah tidak boleh menjadi caleg dan orang yang pernah bermasalah hukum karena tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lain yang ancamannya 5 tahun ke atas maka tidak boleh jadi caleg.Seperti diberitakan sebelumnya, KPU sedang membahas Peraturan KPU terkait pencalonan calon legislatif di Pemilu 2019. Nantinya KPU akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg.

Komentar

VIDEO TERKINI