Inilah 8 Pejabat yang Dicabut Hak Politiknya karena Terjerat Kasus Korupsi

Maret 30, 2018
Belum ada gambar

JAKARTA, RAKYATJATENG – Pencabutan hak politik terhadap para pejabat yang terjerat korupsi menjadi salah satu tambahan hukuman yang diganjarkan majelis hakim setelah penyitaan aset. Hal tersebut dilakukan agar menimbulkan efek jera karena telah menyelewengkan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok.Teranyar, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ‎Jakarta mengabulkan permintaan jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencabutan hak politik Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam, Rabu 28 Maret 2018. Nur Alam terbukti menghabiskan uang negara sebanyak Rp4,3 triliun ketika menjadi Gubernur Sultra.Namun, bukan hanya Nur Alam melainkan lantaran telah banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi terkena pencabutan hak politik. Berikut 8 yang dicabut hak politiknya:1. Gubernur Nonaktif Sulawesi Tenggara, Sultra Nur AlamNur Alam terlibat dalam pusaran kasus korupsi terkait pemberian izin Pencadangan Wilayah Pertambangan, dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Karena hal itu, negara harus menanggung kerugian sebesar Rp2,7 miliar serta kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp2,7 triliun.Akibat perbuatannya tersebut, Nur Alam dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan didenda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Tak hanya itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ‎Jakarta Diah Siti Basariah menyatakan, juga mencabut hak politiknya untuk dipilih dan memilih dalam kurun waktu lima tahun. Hal itu ditetapkan setelah putusan Nur Alam berkekuatan hukum tetap atau telah dinyatakan inkracht.2. Gubernur Nonaktif Bengkulu, Ridwan MuktiPengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu dalam amar putusannya mencabut hak politik Gubernur Nonaktif Bengkulu Ridwan Mukti selama lima tahun untuk dipilih dan memilih. Untuk pidana kurungan, Ridwan yang ditangkap bersama istrinya itu divonis selama sembilan tahun serta denda sebesar Rp400 juta atau hukuman pengganti selama dua bulan kurungan.

Komentar

VIDEO TERKINI