Pasrah Ditahan KPK, Walikota Malang: Ya Ikuti Saja

Maret 27, 2018
Belum ada gambar

JAKARTA, RAKYATJATENG – Walikota Malang Mochammad Anton resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus suap APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015, Selasa (27/3).Menanggapi penahannya oleh penyidik KPK, Anton yang keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye sekitar pukul 17.27 WIB, mengaku pasrah.”Ya ikuti saja (penahanan),” ujar Anton sambil berjalan menuju mobil tahanan, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/3).Selebihnya, dia memilih bungkam, kendati dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media. Sementara saat awak media menyinggung dirinya tak bisa mengikuti proses Pilkada 2018, Anton hanya diam sembari tersenyum sambil berjalan menuju mobil tahanan yang membawanya ke rumah tahanan.Terkait penahanan Anton, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, orang nomor satu di kota Apel tersebut ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta untuk kepentingan penyidikan.”Penahanan untuk 20 hari pertama,” tutur Febri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.Selain Anton, dalam kasus yang sama, penyidik KPK juga menahan enam anggota DPRD Kota Malang yang juga telah diperiksa hari ini sebagai tersangka, yakni Ya’qud Ananda Budban, Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, dan Sukarno. Kata Febri, Mereka akan ditahan di Rutan KPK.Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton sebagai tersangka. Orang nomor satu di Kota Apel tersebut ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap senilai Rp 700 juta terhadap 18 anggota dan Pimpinan DPRD Kota Malang. Suap dilakukan untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.“MA selaku Walikota Malang diduga memberi hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya atau untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (21/3).Selain Anton, sebagai pihak penerima suap, sebanyak 18 Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Malang juga turut ditetapkan tersangka. Mereka antara lain Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019, Zainudin; Wiwik Hendri Astuti, kemudian Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 Suprapto; Sahrawi; Salamet; Mohan Katelu; Sulik Lestyowati; Abdul Hakim; Bambang Sumarto; Imam Fauzi; Saiful Rusdi; Tri Yudiani; Heri Pudji Utami; Hery Subianto; Ya’qud Ananda Budban; Rahayu Sugiarti; Sukarno. H. Abdul Rahman.Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi suap, Anton disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.Sementara sebagai pihak penerima suap, sebanyak 19 Anggota dan Pimpinan DPRD disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (JPC)

Komentar

VIDEO TERKINI