Terkait Cuti Kampanye, Andi Nurpati: Kan Ada Wakil Presiden yang Bisa Gantikan Presiden

Maret 21, 2018
Belum ada gambar

JAKARTA, RAKYATJATENG – Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ingin di Pilpres 2019 mendatang Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan cuti kampanye, seperti yang dilakukan oleh para presiden sebelumnya.Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan, seharusnya pihak-pihak terkait jangan takut adanya kekosongan kursi kepala negara. Pasalnya Presiden Jokowi memiliki pendamping yang bisa menggantikannya, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).”Kan memang masih ada wakil presiden yang bisa mengantikan presiden,” ujar Andi kepada JawaPos.com, Selasa (20/3).Menurut Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, petahana memang wajib melakukan cuti sebagaimana tertuan dalam ‎udang-undang (UU) Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) pada Pasal 281.”Jadi memang semuanya harus mengikuti aturan,” katanya.Kalaupun partai pendukung pemerintah tetap memaksaan Jokowi tidak perlu melakukan cuti kampanye. Maka UU Pemilu itu harus diubah. Sehingga tidak serta merta menabrak UU yang ada.”Memang disesuaikan saja dengan UU, saya kira UU yang ada sudah tepat,” pungkasnya.Sebelumnya, Partai Golkar dan PDIP telah melakukan pertemuan. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan salah satu poin yang disepakati adalah pihaknya bersama dengan PDIP tidak setuju, apabila nantinya Jokowi harus cuti dari jabatan Presiden Indonesia saat mulai masa kampanye Pilpres 2019.”Dalam konteks perundangan di Indonesia tidak dikenal namanya presiden mengambil cuti,” ujar Airlangga dalam pertemuan dengan PDIP di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (20/3).Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) ini, adanya peraturan-peraturan yang ada haruslah sesuai dengan yang ada. Pasalnya, serah terima jabatan presiden bisa dilakukan apabila ada pelantikan ‎kepala negara.”Karena presiden lambang negara, kami sepakat serah terima kekuasaan hanya akan terjadi saat pelantikan dan diambil sumpah,” katanya.Sekadar informasi adapun ketentuan presiden harus cuti terdapat pada Pasal 281, berikut ini isi pasalnya.

Komentar

VIDEO TERKINI