Perludem Sodorkan Tiga Opsi Mengganti Cakada Korupsi

Maret 17, 2018
Belum ada gambar

Selain itu, lanjut ibu satu anak itu, pemilih tidak akan mempunyai potensi memilih orang yang berada di dalam tahanan dan berstatus tersangka.“Sangat ironis, jika seseorang tetap berstatus cakada, walaupun nyata-nyata ditahan KPK,” urai dia.Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, usulan perubahan PKPU membutuhkan waktu culum lama. Ada satu tahapan yang harus dilakukan dalam revisi peraturan tersebut, yaitu rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah. “Tentu mereka juga punya pendapat,” ucap dia saat menjadi pembicara diskusi kemarin.Menurut dia, KPU memang mempunyai kewenangan atributif untuk membuat turunan dari UU, berupa PKPU. Namun, turunan UU itu bisa digugat pihak-pihak terkait.Sebelumnya, aturan yang sudah dibuat KPU digugat dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bawaslu RI. Jadi, regulasi yang ada sudah cukup dan tidak perlu ada perubahan.Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur itu menambahkan, apa yang dilakukan KPK dengan mentersangkakan atau menahan cakada merupakan problem hukum, bukan masalah politik.“Silakan dijalankan terus,” tutur dia. Peristiwa yang sudah terjadi menjadi pembelajaran dan hukuman bagi cakada terjerat korupsi yang ditahan KPK.Mereka tidak bisa kampanye. Parpol juga tersandera. Citra mereka juga akan jatuh, karena calon yang diusung menjadi tersangka.Jadi, biar lah perkara hukum berjalan sesuai prosedur yang ada. Perkara itu menjadi pelajaran bagi siapa pun. Harus berhati-hati jika ingin mencalonkan orang. (jpnn)

Komentar

VIDEO TERKINI