Perludem Sodorkan Tiga Opsi Mengganti Cakada Korupsi

Maret 17, 2018

JAKARTA, RAKYATJATENG – Terdapat tiga opsi untuk mengganti calon kepala daerah(Cakada) yang terjerat kasus korupsi.Yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), perubahan peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan, dan revisi UU Pilkada secara terbatas.Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, tiga opsi itu bisa dipilih untuk menyelesaikan persoalan banyaknya cakada yang terjerat kasus korupsi.“Perppu hanya salah satu saja dari pilihan hukum,” terang dia pada acara diskusi yang bertemakan menimbang perppu usulan KPK di Media Center KPU RI, Jumat (16/3).Selain perppu, kata dia, bisa juga dilakukan perubahan PKPU Nomor 3/2017 jo PKPU Nomor 15/2017 tentang pencalonan.Pasal 78 ayat 1 disebutkan bahwa penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai atau gabungan partai atau calon perseorangan, dalam hal: a, dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, b, berhalangan tetap; atau c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Menurut dia, yang termasuk berhalangan tetap adalah meninggal dunia dan tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. “Penerjemahan berhalangan tetap ada di tangan KPU,” ucapnya.Bisa saja KPU menambahkan satu pengertian lagi, yaitu ketika cakada ditahan, karena terkena operasi tangkap tangan (OTT) atau pengembangan perkara.Opsi ketiga adalah melakukan revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Menurut dia, situasi sekarang cukup dilematis.Sebenarnya, lanjut dia, idealnya calon yang ditahan KPK, karena OTT atau pengembangan perkara bisa didiskualifikasi. Tapi, tentu akan mendapatkan penolakan dari banyak pihak.Alumnus fakultas hukum Universitas Indonesia (UI) itu menyatakan, untuk menyelesaikan persoalan penggantian cakada, pihaknya mengajukan perubahan PKPU.“Ini semata-mata untuk melindungi pemilih,” jelas dia. Penggantian cakada melalui perubahan PKPU merupakan jalan tengah. Dengan mengganti calon, partai tetap mempunyai kandidat. Diharapkan cakada itu lebih baik dan tidak mempunyai masalah hukum.

Komentar