Demokrat Berang karena JR Saragih-Ance Tak Lolos, Minta DKPP Turun Tangan

Maret 16, 2018
Belum ada gambar

MEDAN, RAKYATJATENG – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara yang kembali menyatakan pasangan JR Saragih- Ance Selian tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2018 membuat Partai Demokrat berang. Mereka mengecam dan menyayangkan putusan KPU tersebut.Padahal, pihaknya sudah menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang dilegalisasi sebagai syarat. “KPU Sumut menyatakan legalisir SKPI bukanlah pelaksanaan putusan Bawaslu Sumut sehingga JR-Ance tetap tak memenuhi syarat. Kami menilai KPU telah melampaui kewenangannya dalam mengambil keputusan. Kami meragukan intregritas dan independensi KPU Sumut,” kata Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat Abdullah Rasyid, Kamis (15/3) malam.Partai Demokrat akan meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk turun tangan memeriksa penyelenggara pemilu di Sumatera Utara.Menurut dia, JR Saragih sudah mengantisipasi hal ini dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan. Saat ini, persidangannya sudah melewati agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian.”Kita tunggu saja. Mudah-mudahan perjuangan JR Saragih beserta partai pengusung dan tim hukum yang dibentuk Sekjen Demokrat mendapat keadilan,” ungkapnya.Terkait masalah ini, salah satu tim kuasa hukum JR-Ance, Ikhwaluddin Simatupang, Kamis malam, mengaku belum mendapatkan kabar soal penetapan status tersangka JR Saragih.Namun menurut dia, pasangan JR Saragih-Ance telah menyerahkan fotokopi ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) atas nama SMA Iklas Prasasti pada 10 Januari 2018.Mereka juga telah menyerahkan fotokopi ijazah sarjana hukum Universitas Wijaya Putra, ijazah magister program pascasarjana Universitas Satyagama, dan ijazah doktor program pasacsarjana Universitas Satyagama.”JR Saragih berpendidikan strata tiga maka syarat minimal jenjang pendidikan untuk menjadi calon gubernur telah terlampaui. Sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) huruf d angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2016, harusnya yang menjadi objek penelitian KPU Sumut adalah ijazah doktor. KPU salah dan keliru dalam membuat keputusan,” tuturnya.

Komentar

VIDEO TERKINI