KPK Sebut Ada Cakada Berpotensi Tersangka, KOPEL: Umumkan Sekarang!

Maret 11, 2018

BOGOR, RAKYATJATENG – Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir sejumlah calon kepala daerah yang berpotensi jadi tersangka, ditanggapi beraneka ragam komentar. Ada yang pro namun tak sedikit juga yang kontra.
Bahkan ada pula yang mendesak KPK mengumumkan secepatnya sebelum pencoblosan agar masyarakat tidak salah pilih. Desakan itu salah satunya muncul dari Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia.
“Kita desak KPK umumkan sekarang. Jangan setelah pilkada karena risikonya berat. Tidak hanya dari segi stabilitas politik tapi juga biaya. Bayangin kalau mereka menang lalu kemudian jadi tersangka dan terbukti, kita akan mencari lagi penggantinya,” kata Direktur KOPEL Indonesia, Syamsuddin Alimsyah kepada fajar.co.id, Minggu (11/3) sore.
Menurutnya, KPK melansir calon bukan hanya petahana, tapi juga ada yang sudah mantan dan maju lagi. “Ini harus didukung publik meski tetap dikritik. Kritik saya ada dua. Yakni soal cara yang kurang tepat, di tengah momen pilkada sudah berjalan. Sudah tahapan kampanye baru merilis. Ini bagi saya terlambat dan cenderung dipersepsikan KPK terjebak masuk ranah politik,” tutur Syamsudsin.
Dengan demikian, katanya, lalu apa manfaat terhadap pendidikan hukum dan politik bagi masyarakat untuk bersikap kritis. “Publik toh tidak paham siapa calon bakal tersangka. Takutnya publik malah ditarik ke ranah politik yang tidak pasti dan saling curiga. Takutnya juga publik menjustifikasi pernyataan KPK, bahwa semua petahana dan mantan gubernur atau mantan bupati adalah korupsi, ini yang harus dihindari,” ucap mantan jurnalis ini.
Lalu, apakah calon lain yang bukan petahana dan mantan kepala daerah itu bisa dijamin lebih bersih? Belum tentu juga, katanya.
“Bagi saya baiknya KPK tidak perlu mempublikasi ada cakada yang 90 persen calon tersangka, melainkan percepat saja proses penyelidikan lalu naikkan tersangka. Itu lebih terhormat,” tutur Syam.
Dijelaskan juga oleh Syamsusdin, bahwa KPK juga harus sadar selama ini dalam proses verifikasi calon kepala daerah sesungguhnya juga dilibatkan yakni dalam administrasi laporan kekayaan kandidat. KPK seharusnya dari awal lebih tegas di sini, maksimal melakukan penelusuran atas sumber kekayaan kandidat yang dianggap tidak rasional. KPK sejak dini baiknya memanfaatkan kewenangannya ikut memastikan pilkada berintegritas dengan cara secara serius memastikan kekayaan kandidat.
“Akan lebih terhormat bila KPK dari awal memberi catatan kepada kandidat yang kekayaannya abu-abu.
Lihat di jaman kepemimpinan AS (Abraham Samad) malah saat itu kita kenal tinta saksi stabilo bagi sang menteri. Harusnya ini bisa dikembangkan KPK di pilkada. KPK bisa memberi warna, mana kandidat yang kekayaannya bersih,” imbuhnya.
Kritikan terhadap KPK juga muncul dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait adanya sejumlah calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka. Menurut Hasto, KPK harus segera mengumumkan penetapan tersangka itu.
“Seharusnya biasakan fakta-fakta hukum melalui pengadilan. Buat apa pilkada kalau semua tersangka. Itu harusnya disampaikan lebih awal,” ujar Hasto usai acara memberikan pengarahan kader perempuan PDIP di Wisma Kinasih, Jalan Tapos, Kota Depok, Jumat (8/3) lalu.
Hasto mengatakan partainya selama ini tidak pernah mencalonkan tersangka. Dia khawatir pernyataan Agus itu bakal dipolitisasi pihak lawan.
“Seharusnya cepat kalau memang ada sampaikan saja jangan ragu-ragu kenapa harus melalui publik dulu,” harap Hasto.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo memperjelas pernyataannya tentang beberapa calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada serentak 2018 yang potensi statusnya menjadi tersangka mencapai 90 persen. Menurut Agus, 90 persen tersebut artinya status penanganannya akan naik ke penyidikan. (yon-dtc)

Komentar