Poros Ketiga Bisa Terwujud Lewat Demokrat, PAN, dan PKB, Ini Hitung-hitungannya

Maret 9, 2018

JAKARTA, RAKYATJATENG — Pengamat pemilihan umum (pemilu), Girindra Sandino, berpendapat wacana Partai Demokrat untuk membentuk poros ketiga pada Pemilu Presiden 2019 mungkin bisa terjadi. Syaratnya, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkomitmen untuk melakukan hal itu.”Saya kira poros ketiga yang digawangi Partai Demokrat merupakan hal yang wajar dalam kontestasi demokrasi kita. Walau sebagian kalangan menilai koalisi di luar kubu Jokowi (Joko Widodo) dan Prabowo sulit terwujud. Namun demikian, politik itu dinamis,” kata dia, di Jakarta, Jumat (9/3).Menurut wakil sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia ini, parpol-parpol yang ingin membangun poros ketiga pasti sudah membaca peta politik dan dinamika perilaku pemilih Indonesia. Pemilih selalu euforia terhadap hal-hal baru yang mengedepankan harapan baru.”Ini sebuah alternatif, pemusnah kejenuhan politik. PKB dan PAN sudah menuju ke arah situ. Saya kira sudah betul arah politik PKB dan PAN membangun poros ketiga alternatif politik untuk rakyat,” ujarnya.Namun, lanjut Girindra, yang menjadi kendala adalah siapa yang menjadi capres dan cawapresnya karena harus ada figur yang menjadi magnet politik. “Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) belum memenuhi kriteria sebagai capres, lebih baik sebagai cawapres,” kata Girindra.Sementara capres bisa dari orang luar partai, bisa mantan panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan lainnya. “Proyeksi konfigurasi politik tersebut harus dicermati dan di antisipasi oleh kubu-kubu yang mengklaim kubunya paling kuat dalam Pilpres 2019. Pembentukkan ‘koalisi politik tandingan’ yang bukan sekadar ‘pakta politik kosong’ adalah pilihan strategis yang dapat dipertimbangkan,” ucapnya.Ambang batas mengajukan pasangan capres-cawapres atau presidential threshold yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu. Untuk bisa mendukung capres, partai politik minimal harus memiliki 20 persen kursi di DPR RI periode 2014-2019. Syarat lainnya, yaitu pasangan capres dan cawapres tersebut memiliki perolehan suara dalam Pemilu 2014 sebesar 25 persen.

Komentar