Abraham Samad: Saatnya Jokowi Hapus Ketimpangan dan Kesenjangan Ekonomi

Maret 9, 2018
Belum ada gambar

JAKARTA, RAKYATJATENG – Ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi nasional sudah mencapai taraf mengkhawatirkan dengan angka mencapai 49,3 persen. Ironisnya, 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 49 persen total kekayaan negara. Terciptanya segelintir orang kaya di Indonesia tak lepas dari lemahnya pemerintah dalam memberantas kapitalisme kroni atau “Crony Capitalism”.“Jangan tunda-tunda lagi, sudah saatnya Pak Jokowi, Presiden kita, menghapus ketimpangan dan kesenjangan ekonomi ini dengan tidak lagi menggelar karpet merah kepada segelintir konglomerat yang menguasai hampir setengah total kekayaan negara kita,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015 Abraham Samad, dalam rilisnya yang diterima redaksi, Jumat (9/3).Abraham mengungkapkan salah satu butir pemikirannya tentang kebangsaan dan pentingnya membangun peradaban bangsa yang akan disampaikannya di dua kampus di Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Universitas Negeri Makassar (UMN) pada hari yang sama, Sabtu 10 Maret 2018, dalam seminar  bertema “Spirit of Indonesia” yang dimotori Gerakan “Kami Indonesia.”Mengutip angka yang pernah dikeluarkan World Bank di mana lembaga itu menempatkan Indonesia pada peringkat 7 “Crony Capitalism” paling tinggi di dunia, Abraham mengatakan, hampir dua pertiga harta kekayaan konglomerat Indonesia didapat dari hasil bisnis yang terkolaborasi dengan penguasa.Kapitalisme kroni atau “Crony Capitalism” merupakan istilah di dunia ekonomi untuk menyebut harta kekayaan konglomerat yang kesuksesan bisnisnya didapat dari kolaborasi atau hubungan dekat antara pengusaha dan penguasa.“Pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah itu sebenarnya hanya dinikmati oleh dua puluh persen penduduk terkaya di Indonesia, sedangkan penduduk di level bawah tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini,” kata Abraham.Abraham mengemukakan data yang juga hasil riset Word Bank di mana 304 perusahaan besar di Indonesia menguasai 26 juta hektar konsesi hutan. Ia membandingkan dengan 23,7 juta petani Indonesia yang memiliki luas tanah lebih kecil dibanding yang dimiliki para konglomerat, yakni 21,5 juta hektar lahan.

Komentar

VIDEO TERKINI