Ada Beberapa Cakada Bakal Tersangka, Ketua MPR: Tinggal Tunggu Waktu Siapa yang Kena OTT

Maret 8, 2018

JAKARTA, RAKYATJATENG – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Juni mendatang, masyarakat dikejutkan dengan rentetan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) calon kepala daerah (cakada).Yang bertambah miris, mereka yang terciduk berstatus kepala daerah, baik itu bupati, walikota, hingga gubernur.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan mengungkapkan bahwa tak menutup kemungkinan, akan ada sejumlah cakada yang kembali terjaring OTT. “Info yang kami dapatkan, saat ini ada beberapa calon yang maju Pilkada yang 95 persen akan jadi tersangka,” ujar Agus dalam Rakernis Polri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3).Menanggapi hal tersebut Ketua MPR, Zulkifli Hasan berpendapat agar KPK dalam menetapkan tersangka tidak didasari dengan OTT.Zulhas — sapaanya — berharap komisi antirasuah menegakkan hukum dengan cara memanggil masing-masing cakadanya.”Saya kira gak usah OTT, kepala daerah panggil aja satu-satu,” ungkap Zulhas di Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3).Zulhas menilai proses dalam Pilkada di masa sekarang memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya politik yang mahal. Misalnya duit yang harus dikeluarkan untuk saksi.Zulhas menganalogikan seperti di Jawa Barat dibutuhkan sekitar 80 ribu orang saksi.Jika satu orang saksi dibayar Rp 100 ribu, maka cakada harus mengeluarkan kocek hingga Rp 180 miliar.”Dua pilihannya sistem kita benahi bahwa biaya saksi itu ditanggung negara atau diatur parpol, emang boleh cari anggaran dengan sah, atau dengan cara masing-masing, kalau cara masing-masing potensi melanggar undang-undang besar sekali,” tegas Zulhas.”Apakah ada undang-undang yang mengatur itu diperbolehkan atau di tanggung negara, nah sekarang gak ada, tinggal tunggu waktu aja siapa yang kena OTT,” pungkas Zulhas. (JPC)

Komentar