Penasihat Ekonomi Trump Mundur karena Tak Setuju Kebijakan Tarif Impor

Maret 7, 2018

WASHINGTON DC – Satu lagi penasihat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengundurkan diri. Gary Cohn yang merupakan penasihat ekonomi top untuk Trump menyatakan akan mundur sebagai protes terhadap rencana kebijakan Trump menetapkan tarif tinggi untuk impor baja dan aluminium.Seperti dilansir Reuters dan AFP, Rabu (7/3), pengunduran diri Cohn yang menjabat Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih (NEC) ini akan semakin memperbesar ‘lubang’ dalam tim penasihat Trump. Cohn menjadi yang terbaru dari serangkaian penasihat Trump yang mundur atau dipecat.”Telah menjadi kehormatan untuk mengabdi pada negara saya dan membentuk kebijakan-kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan untuk menguntungkan rakyat Amerika, secara khusus diloloskannya reformasi pajak yang bersejarah,” ucap Cohn dalam pernyataannya yang dirilis oleh Gedung Putih.”Saya berterima kasih kepada presiden untuk memberikan kesempatan ini pada saya dan mendoakannya dan pemerintahannya kesuksesan besar di masa mendatang,” imbuh Cohn.Cohn yang mantan pejabat eksekutif pada Goldman Sachs, perusahaan finansial multinasional, ini dilaporkan secara tegas menolak keputusan Trump memberlakukan tarif impor untuk baja dan aluminium yang berpotensi memicu perang perdagangan.”Selama beberapa minggu, Gary telah berdiskusi dengan presiden bahwa waktu sudah dekat bagi dirinya untuk bertransisi keluar. Waktu kepergiannya masih dalam penetapan tapi akan terjadi dalam beberapa pekan dari sekarang,” tutur seorang pejabat Gedung Putih.Pekan lalu, Trump mengumumkan dirinya akan memberlakukan tarif impor sebesar 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium. Langkah ini dikritik sejumlah anggota parlemen AS ternama dari Partai Republik.Pengumuman Trump itu juga dilaporkan telah melalui perdebatan sengit di dalam Gedung Putih, yakni antara Cohn dan Peter Navarro selaku Direktur Dewan Perdagangan Nasional Gedung Putih juga sekutu-sekutu mereka. Navarro yang seorang ekonom diketahui memiliki agenda proteksionis.

Komentar