Setnov Ngaku Tak Tahu Bisnis Keponakannya Yang Jadi Tersangka e-KTP

Maret 5, 2018

JAKARTA, RAKYATJATENG – Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Namun, Novanto menanggapi hal itu dengan santai.”Ya saya dengar dari media. Tapi kita lihat perkembangannya di sidang,” kata Novanto sebelum menjalani sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (5/3).Novanto mengakui kalau Irvanto merupakan keponakannya, namun saat disinggung soal bisnis Irvanto, Novanto dengan tegas tidak mengetahui hal tersebut.”Ya benar, Saya nggak pernah ikut campur urusan bisnis ponakan saya,” ungkap Novanto.Bahkan saat ditelisik soal keterlibatan Irvanto dalam perkara dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah itu, Novanto menyebut akan terbuka di persidangan.Dalam dakwaan disebutkan, kalau Irvanto merupakan perantara penerima ‘uang panas’ e-KTP untuk Novanto. Namun, mantan Ketua DPR itu dengan tegas membantahnya.”Nggak. Bisa ditanya langsung sama Irvanto,” jelas Novanto.Pada Rabu (28/2) lalu, KPK menetapkan tersangka kepada Irvanto serta Made Oka Masagung (orang kepercayaan Novanto). KPK menduga Irvanto sudah sejak awal mengikuti proses tender e-KTP dengan perusahaannya, PT Murakabi Sejahtera, serta mengikuti beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati.KPK menyebutkan, walaupun perusahaannya kalah, Irvanto menjadi perwakilan Novanto.”Diketahui IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) adalah keluarga atau keponakan Setya Novanto. IHP juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee 5 persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran e-KTP,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo.KPK menduga Irvanto menerima uang sejumlah USD 3,5 juta. Uang itu kemudian diterima oleh Novanto.”Diduga IHP menerima total USD 3,5 juta pada periode 29 Januari hingga 19 Februari 2012, yang diperuntukkan buat Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara,” pungkas Agus. (JPC)

Komentar