Sudah Lebih 80 Kepala Daerah Terjerat 99 Kasus Korupsi

  • Bagikan

“Jadi ada beberapa hal yang disinkronkan. Persoalan masalah apa yang menjadi hambatan dan diskusikan bersama-sama KPK untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa, sehingga reformasi berjalan dengan baik di wilayah masing-masing di Indonesia,” ujar Airin di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (2/3).Senada dengan Airin, Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto menambahkan, KASN, KPK, dan APEKSI berkumpul dan berdiskusi bersama untuk menyatukan persepsi dan pengertian terkait pelaksanaan Undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014.”Khususnya yang berkaitan dengan proses pengisian jabatan, pemberhentian, dan juga aspek-aspek pembinaan manajemen yang lebih lanjut ke depan, supaya betul-betul sistem di dalam penyelenggaran ASN betul-betul efektif,” tutur Tasdik.Terakhir, menurut Tastik, sistem Merit harus efektif dan satu arah antara pemerintah Daerah dan Pusat.”Sistem merit di dalam penyelenggaraan manajemen ASN betul efektif. Langkah apa yang harus dilakukan bersama ASN dan juga pemerintahan di daerah khususnya dan juga tentu saja dengan pusat itu bisa sama satu arah,” tutupnya.Sekadar informasi, sistem merit ialah mengenai kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar berarti tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. (JPC)

  • Bagikan