Sudah Lebih 80 Kepala Daerah Terjerat 99 Kasus Korupsi

  • Bagikan

RAKYATJATENG, JAKARTA – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku terus berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonsesia (APEKSI) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini dilakukan karena ada lebih dari 80 kepala daerah yang sudah terjerat kasus korupsi dan ada 99 perkara yang tengah ditangani KPK.

“Kami masih terus berkoordinasi dalam konteks pencegahan korupsi di tingkat kepala daerah, karena masih banyak daerah yang sudah diproses sampai saat ini. Ada lebih dari 80 kepala daerah, khususnya 99 perkara yang menjerat mereka,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Sabtu (3/3).

Guna melakukan pencegahan agar para kepala daerah tak terjerat lagi, Jumat kemarin (2/3) KPK menggelar rapat tertutup dengan APEKSI dan ASN yang dihadiri beberapa kepala daerah seperti Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Walikota Bontang dan Walikota Binjai. Mereka bertemu Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan untuk membahas masalah prosedur pengisian jabatan secara transparan.

“Berbicara mengenai bagaimana prosedur mengisi jabatan yang harus dilakukan secara transparan termasuk ASN kalau terkait dengan kasus korupsi. Kasus korupsi ini tentu tidak hanya ditangani oleh KPK, tapi juga oleh polisi dan kejaksaan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, akan ada pertemuan dengan instansi lain seperti Kemenkumham dan Kemenpan RB yang akan direncanakan pada pekan depan.

“Akan dilakukan pertemuan dengan Kemenkum HAM dan Kemenpan RB, ASN, dan APEKSI. Ada rencana rapat lanjutan yang akan kami lakukan. Kemungkinan dalam minggu depan masih akan ada agenda pencegahan lain di daerah lain,” jelas Febri.

Terpisah, Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus Pimpinan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonsesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany menyatakan, kedatangannya ke lembaga antirasuah untuk membahas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jadi ada beberapa hal yang disinkronkan. Persoalan masalah apa yang menjadi hambatan dan diskusikan bersama-sama KPK untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa, sehingga reformasi berjalan dengan baik di wilayah masing-masing di Indonesia,” ujar Airin di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (2/3).

Senada dengan Airin, Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto menambahkan, KASN, KPK, dan APEKSI berkumpul dan berdiskusi bersama untuk menyatukan persepsi dan pengertian terkait pelaksanaan Undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014.

“Khususnya yang berkaitan dengan proses pengisian jabatan, pemberhentian, dan juga aspek-aspek pembinaan manajemen yang lebih lanjut ke depan, supaya betul-betul sistem di dalam penyelenggaran ASN betul-betul efektif,” tutur Tasdik.

Terakhir, menurut Tastik, sistem Merit harus efektif dan satu arah antara pemerintah Daerah dan Pusat.

“Sistem merit di dalam penyelenggaraan manajemen ASN betul efektif. Langkah apa yang harus dilakukan bersama ASN dan juga pemerintahan di daerah khususnya dan juga tentu saja dengan pusat itu bisa sama satu arah,” tutupnya.

Sekadar informasi, sistem merit ialah mengenai kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar berarti tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. (JPC)

  • Bagikan