100 Ribu Jiwa di Kendal Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

RAKYATJATENG, KENDAL - Penanggulangan kemiskinan masih perlu digenjot dan dilakukan secara menyeluruh lantaran penurunan angka kemiskinan di Kendal saat ini masih sangat kurang optimal. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kuncahyadi, S,Sos dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 di Hotel Sae Inn Kota Kendal. Menurutnya, program penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal saat ini masih sangat kurang optimal. Terbukti angka kemiskinan selama beberapa tahun terakhir ini, masih stagnan. Penurunannya setiap tahun masih kurang (hanya menurun sedikit saja). Itu artinya, di Kendal sekitar ada 100 ribu sekian jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan, dari total penduduk sebanyak kurang lebih 952.966 jiwa. "Makanya perlu rencana yang matang, sungguh-sungguh dan terpadu, serta kekompakan tim TKPD sebagai ujung tombak pemerintah dalam penanganan kemiskinan," katanya. Kelemahan yang dialami di Kabupaten Kendal yakni tidak memiliki data kemiskinan yang nyata dan akurat (valid). "Kadang-kadang masyarakat kita itu ingin “dianggap miskin” supaya memperoleh alokasi bantuan pemerintah, padahal tidak miskin,” katanya, seperti dimuat laman resmi Pemkab Kendal, kendalkab.go.id. Begitu juga dari tim atau petugas pendataan, jangan sampai ada petugas pendata yang menyelipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. “Seperti memasukkan data keluarga dekat sebagai keluarga miskin agar bisa menerima bantuan," ujarnya. Jadi komitmen dan dedikasi sangat dituntut dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, juga pekerjaan pendataan ini harus bebas dari intervensi pihak lain yang mempunyai kepentingan tersendiri di luar kepentingan negara. Sementara, Wakil Bupati Kendal yang membuka kegiatan rakor berharap berbagai program dan kegiatan di Kabupaten Kendal, untuk perlu didukung dan dikawal bersama-sama dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kendal. Program yang dikeluarkan pemerintah tidak akan menjadi efektif dan tepat guna, apabila fasilitas penunjang lainnya (sampai ke desa) tidak dapat bekerja dengan maksimal dan profesional. “Yang lebih utama lagi yang sering terjadi salah sasaran atau tidak tepat sasaran, dikarenakan tidak dilakukannya seleksi yang cukup tepat bagi siapa saja yang pantas atau berhak untuk mendapatkan program pemerintah tersebut," ujar wakil bupati. (hms-yon)