Kades dan Perangkat Desa Harus Netral di Pilkada

Februari 21, 2018

RAKYATJATENG, TEMANGGUNG – Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Temanggung Kota, Brigadir Sigit Dwi Ardhiatmoko pembina Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, mengimbau kepala desa (kades) dan perangkatnya agar tetap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, baik Pilgub maupun Pilbup yang akan digelar serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia.“Kepala Desa maupun perangkat desa tidak boleh berpolitik praktis. Tetap jaga netralitas dalam Pilkada 2018. Netral artinya tidak berpihak pada paslon tertentu dan tidak memiliki kepentingan apapun,” tutur Brigadir Sigit, saat kegiatan pembinaan dan penyuluhan linmas di Desa Losari, Selasa (20/02).Dijelaskan Sigit, terkait larangan dan sanksi kades berpolitik praktis, termasuk pilkada, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.“Sudah jelas disebutkan dalam Undang-undang bahwa Kades yang bermain politik praktis akan dikenakan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 188 Undang-undang Pilkada bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah atau paling banyak enam juta rupiah,” jelasnya.Pada kesempatan ini, Brigadir Sigit bersama Kanit Binmas dan Kanit Provos juga mengingatkan anggota Linmas agar dalam melaksanakan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Komentar