KSP Moeldoko dan OECD Bahas Pertemuan IMF-World Bank 2018

Februari 2, 2018

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bertemu Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi di kantornya, Bina Graha, Jakarta, Kamis 1 Februari 2018. Pertemuan ini membahas langkah awal dalam pertemuan tahunan IMF-World Bank, yang akan dilaksanakan di Bali pada Oktober 2018 mendatang.Turut mendampingi, Kepala Divisi Asia Tenggara OECD Alexander Bohmer dan Kepala Perwakilan OECD untuk Indonesia/ASEAN, Massimo Geloso Grosso. Sementara itu, Moeldoko didampingi Deputi II Bidang Ekologi, Sosial, dan Budaya Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho.Kepada OECD Moeldoko menjelaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mengambil 15 paket kebijakan ekonomi. Dengan paket-paket itu mempunyai efek positif, yakni bergairahnya investasi.“Dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan sehari sebelumnya, Presiden secara tegas menyatakan bahwa kita harus mempercepat dan meningkatkan kinerja ekspor dan menaikkan pertumbuhan investasi,” kata Moeldoko, Kamis (1/2).Moeldoko mengatakan, alam hal kemudahan berinvestasi, berdasarkan laporan terakhir Indonesia berada di peringkat ke-72, meningkat dari peringkat ke-91 pada tahun sebelumnya.“Tiga lembaga pemeringkat investasi internasional, yakni Fitch Ratings, Standards and Poor’s, dan Moody’s Investor Service, juga telah memasukkan Indonesia ke dalam status layak investasi,” paparnya.Persoalan keamanan, Moeldoko memberi jaminan kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait hal itu. Meski pada 2018 ini, ada 171 daerah yang akan menggelar pemilu secara serentak.“Indonesia sangat aman. Bangsa Indonesia sudah memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi,” tegasnya.Maka, ia meyakinkan OECD, bahwa Indonesia sangat layak untuk menjadi tempat berinvestasi. Moeldoko berharap, OECD bisa membawa sentimen positif ke dunia internasional.“Kehadiran dan dukungan OECD sangat diperlukan, supaya Indonesia mendapatkan pandangan, koreksi, kritik, dan masukan dari luar. Supaya kebijakan yang diambil menjadi lebih baik,” jelasnya.

Komentar