Fahri Hamzah: Kinerja Pemerintah Sektor Kesra Omong Kosong Semua, Faktanya Rakya Makin Sengsara

Januari 1, 2018
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menulis catatan akhir tahun 2017 yang mengkritik kinerja pemerintah Joko Widodo (Jokowi) di sektor Kesejahteraan Rakyat.Fahri menilai, pertumbuhan ekonomi pada masa Jokowi berjalan di tempat. Ia beranggapan, data makro tidak bisa bicara banyak dan mendetail jika itu terkait sektor Kesejahteraan Rakyat.“Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) atau “kue ekonomi yang membesar” sangat bias kesejahteraan jika ketimpangan pendapatan kita tinggi (gini ratio kita 0,39). Tahun 2016 GPD kita Rp 9.400 T, akhir tahun 2017 katakan jadi Rp 10.000 T. ” tulis Politisi PKS ini.Fahri melanjutkan, dalam bidang ekonomi, produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.“Coba Lihat Rumus PDB berikut Y = Konsumsi + Investasi + Belanja Negara + (Export-Import), Konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, Belanja Negara oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri,” paparnya.“Nah sekarang, kita bisa lihat bahwa apalah artinya bagi kesejahteraan rakyat kita jika 74,8% kekayaan nasional hanya dimiliki 10% orang terkaya.” lanjut Fahri.Fahri mengatakan, Statistik dan pernyataan tersebut disampaikan oleh ekonom PDIP yang memimpin Megawati Institute, yakni Dr Arief Budimanta yang pernah ikut membentuk kaukus ekonomi di DPR pada periode lalu.“Harusnya adalah peringatan kepada kabinet Pak Jokowi bahwa ada yang salah dalam arah pembangunan kita.” Kata Fahri Hamzah.Sebab jika kita bicara kesejahteraan, lanjut Fahri, paling relevan adalah bicara nasib petani, buruh dan pedagang kecil. “Di luar itu relatif tidak perlu advokasi dan pembelaan, karena mereka sudah cukup mudah mengakses pasar dan sumberdaya ekonomi ekonomi.” pungkasnya.Fahri memaparkan, data tahun 2017, dari 124,5 juta angkatan kerja, sebanyak 39,7 juta (sekitar 32%) atau 1/3 angkatan kerja kita tinggal di desa dan bekerja di sektor pertania.“Data BPS mencatat walau UPAH NOMINAL meningkat, akan tetapi UPAH RIIL buruh tani mengalami kemerosotan dari tahun ke tahun. Pada Januari 2014 upah nominal buruh tani Rp. 43.808,- naik menjadi Rp.50.213,-pada Oktober 2017.” Paparnya. (dal/fajar) 

Komentar

VIDEO TERKINI