Kasus Korupsi Masih Didominasi PNS

Desember 9, 2017
Belum ada gambar

Untuk aspek pengelolaan APBD, permasalahan klasik yang terjadi adalah tingkat ketaatan APBD tepat waktu baru 78,2 persen. Struktur belanja tidak langsung 59,61 persen lebih besar dibandingkan belanja langsung hanya 40,39 persen. Tingkat kemandirian anggaran daerah masih rendah, yaitu di angka 33,85 persen. “Hal ini menunjukkan pemerintah daerah masih bergantung dari dana transfer pusat,” tegasnya.Proporsi belanja modal masih kecil, hanya 18,13 persen dari total belanja. Sementara proporsi belanja perjalanan dinas cenderung bertambah meski sudah dilakukan pengurangan.Aspek ketiga yang perlu diperbaiki adalah perizinan. Kemendagri meminta kepala daerah segera melimpahkan kewenangan perizinan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyederhanaan prosedur, keringanan biaya, dan kemudahan pelayanan.“Serta tidak melakukan korupsi timbal balik, apalagi korupsi ekstortif dengan melakukan penekanan,” jelasnya.Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, pengawasan sangat diperlukan untuk mendukung pemerintah efektif dan transparan. Sehingga kebijakan pengawasan 2018 diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan.“Kita ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP,” ujar Amin.Untuk mencegah korupsi, sinergitas antar semua pihak sangat dibutuhkan. Karena pencegahan lebih baik daripada penindakan. Dalam hal itu, peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat dibutuhkan.Dia meminta empat peran yang telah diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan baik. Pertama, fungsi pembinaan dan pengawasan APIP. Kedua, fungsi pemberantasan penguatan liar. Ketiga, APIP harus merancang pengawasan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Keempat, pengawasan terhadap desa.Sementara itu, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim mengatakan, dalam Rakorwasda itu, akan dijelaskan tentang PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu ada juga Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Fajar/JPC)

Komentar

VIDEO TERKINI