BPJS Kesehatan Defisit, Menkes: Penyakit Katastropik Tetap Ditanggung

Desember 2, 2017
Belum ada gambar

FAJAR HEALTH – Kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini dikabarkan mengalami defisit yang salah satunya disebabkan oleh belum berimbangnya antara iuran dengan pengeluaran pelayanan kesehatan yang diterima penggunanya.Namun bukan berarti kondisi itu mencegah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maksimal dari BPJS Kesehatan. Menkes Nila F. Moeloek menegaskan sampai saat ini penyakit-penyakit berbiaya besar (katastropik) tetap dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Program JKN memberikan manfaat medis secara komprehensif kepada semua peserta JKN termasuk pelayanan kesehatan pada penyakit-penyakit katastropik.Memang benar bahwa penyakit-penyakit katastropik yaitu kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hepatitis, leukemia, dan hemofilia adalah penyakit-penyakit dengan biaya yang tinggi dan membutuhkan biaya yang sangat besar serta meningkat dari tahun ke tahun.Penyakit-penyakit tersebut pada membutuhkan biaya Rp. 8,7 T pada tahun 2014; Rp. 13,43 T pada tahun 2015; Rp. 14,69 T pada tahun 2016 dan sampai dengan September 2017 membutuhkan biaya Rp. 12,29 T.Untuk mencegah berlarutnya hal ini, Presiden telah memberikan instruksi untuk melaksanakan upaya-upaya dalam pengendalian defisit di antaranya melalui perumusan bauran kebijakan untuk optimalisasi pelaksanaan JKN; pengendalian defisit; dan penatausahaan aset Dewan Jaminan Sosial (DJS). Pengendalian defisit dilaksanakan melalui upaya kendali mutu dan kendali biaya yang melibatkan Peran Pemerintah, Pemerintah daerah, BPJS dan fasilitas kesehatan.Dengan telah terbitnya Instruksi Presiden nomer 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di mana Presiden memberikan Instruksi kepada Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Direksi BPJS Kesehatan, para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

Komentar

VIDEO TERKINI