Pak Wiranto, Reuni 212 Bentuk Perlawanan pada Jokowi dan PDIP

FAJAR.CO.ID - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, Rabu (29/11/2017) mempertanyakan tujuan Reuni Akbar Alumni 212 pada 2 Desember 2017. Wiranto menilai kegiatan tersebut seharusnya tidak ada lagi ketika pesta demokrasi Pilgub DKI Jakarta sudah selesai. Lazimnya, kata mantan ketua umum Partai Hanura ini, reuni itu untuk kegiatan sekolah, hingga universitas karena bersifat permanen. Sedangkan aksi-aksi seperti 212 menurut Wiranto hanya situasional. Pertanyaan Wiranto dijawab Ketua Kajian Politik Presidium Alumni 212, Faizal Assegaf. “Menuding gerakan Aksi Bela Islam punya tujuan politis untuk menggoyahkan kekuasaan rezim Jokowi, saya kira wajar saja. Tidak ada larangan dalam berdemokrasi rakyat turun ke jalan secara damai untuk memprotes ketidakadilan,” tutur Faizal sekaligus Ketua Progres 98, Kamis (30/11/2017). Menurut Faizal, Reuni Akbar 212 merupakan gerakan politik yang lumrah untuk mengoreksi kebobrokan rezim Jokowi dan PDIP. “Selama pendekatan aksi dan konsolidasi tersebut dilakukan secara damai dan tertib, hal itu tidak bisa dilarang oleh pihak manapun,” ujarnya. Ia menambahkan, umat Islam memiliki hak berdemokrasi yang dijamin oleh konstitusi untuk menghimpun jutaan massa melakukan unjuk rasa. “Apa yang salah dari tindakan itu?” “Jokowi dan PDIP pun sejauh ini bebas menggalang kekuatan politik untuk melindungi kepentingan kekuasaan mereka. Toh, umat Islam tidak gubris, silakan saja!” sambung Faizal. “Jangan sok demokratis dan toleran, tapi faktanya sensitif serta panik menghadapi Aksi Bela Islam. Semakin bertindak arogan dan represif, jangan salahkan bila Jokowi dan PDIP dicap munafik dan anti-Islam.” “Kalau rezim Jokowi dan PDIP bertindak tidak semena-mena, tidak akan ada gerakan Aksi Bela Islam. Tidak ada gelombang kemarahan umat pada mereka.” Faizal menambahkan, kasus penistaan Alquran yang dilakukan oleh Ahok telah menyeret Jokowi dan PDIP dalam kemelut politik. Suka atau tidak, kata dia, Jokowi dan PDIP terposisi sebagai penyokong kejahatan penistaan agama. “Stigma negatif tersebut tidak bisa dihindari, akan selamanya dikenang dan menjadi catatan hitam. Wajar bila setiap tahun umat menggelar Reuni Akbar 212 untuk mengenang dan mengutuk perilaku bobrok tersebut.” “Soal sikap umat Islam, dilarang meralang, semua bebas berpolitik dalam pertarungan kepentingan. Kalau dampaknya merugikan citra Jokowi dan PDIP jelang Pilpres 2019, yaa alhamdulillah, baguslah!” Faizal menutup. (*/fajar)