Sri Hartini Ditangkap KPK, Sri Mulyani Resmi Jadi Bupati Klaten

RAKYATJATENG, KLATEN - Sri Mulyani resmi sebagai Bupati Klaten periode 2017 – 2021, menyusul Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melantiknya pada Senin (27/11). Sebelumnya Sri Mulyani menjabat sebagai wakil bupati. Lantaran Sri Hartini kini masuk bui setelah tersangkut kasus korupsi jual beli jabatan. Ditemui seusai pelantikan, Sri Mulyani berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Klaten secara terbuka. Ia mengaku bakal menghapuskan praktik jual beli jabatan yang sebelumnya marak di Klaten. “Insya allah semua transparan tidak ada nominal,” jelas Sri Mulyani di Kantor Pemprov Jateng, Semarang, Senin, (27/11). Lebih lanjut, Sri Mulyani turut meminta dukungan dari masyarakat dan DPRD Kabupaten Klaten dalam menjalankan kursi kepemerintahan sesuai yang diamanatkan. “Yang penting kita bersatu. Kalau sevisi-misi semua akan kuat, kompak, dan ikhlas bangkit dari keterpurukaan kejadian kemarin,” jelas Sri Mulyani. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Bupati Klaten yang baru untuk segera melakukan penataan sistem pemerintahan yang sempat carut marut akibat kasus jual-beli jabatan. “Pekerjaan rumah Sri Mulyani, yaitu menata kembali dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Ganjar usai melakukan pelantikan. Di samping itu, kata Ganjar, Sri Mulyani juga harus mampu menekan angka kemiskinan di Klaten. Menurut Ganjar, salah satu cara menurunkan angka kemiskinan di Klaten adalah dengan membuat politik anggaran yang berpihak pada warga miskin “Saya berpesan agar mendeteksi satu persatu warga yang miskin siapa, kondisinya seperti apa, dan perlakuannya bagaimana? Kira-kira mereka tidak miskin lagi kapan?” ujar Ganjar menegaskan. Menurut Ganjar, Sri Mulyani juga harus berani menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pemulihan dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Klaten. Tujuannya, tak lain dan tak bukan untuk memastikan praktik jual beli jabatan tidak kembali terulang. “Kami sampaikan, undang KPK untuk koordinasi, supervisi, dan pencegahan. Mulai dari LHKPN, laporan dibuka, anggaran dibuka, dikasih kanal yang banyak sekali agar kontrol publik terbuka,” tegas Ganjar. Ganjar menambahkan Sri Mulyani juga sudah menandatangani pakta integritas anti-korupsi dengan Pemerintahan Jateng. “Kita tinggal cek pelaksanaannya,” ungkap Ganjar. (Fajar/JPC)