Rencana Penerimaan CPNS 2018, Azikin Usulkan Diambil dari Honorer K2

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan kembali membuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Seleksi CPNS 2018 lebih ditujukan bagi pemerintah daerah yakni provinsi dan kabupaten/kota.

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur memastikan masih akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah secara nasional di tahun 2018.

” Tahun depan kita buka penerimaan untuk daerah, per kabupaten dan provinsi,” kata Asman beberapa waktu lalu di saat kunker ke Sulsel.

Penerimaan CPNS, kata Asman, akan disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.

Menanggapi adanya penerimaan CPNS di 2018, mendatang, Anggota Komisi II DPR asal Sulsel Fraksi Gerindra, Dr.H. Azikin Solthan mendukung program penerimaan CPNS tersebut.

“Permintaan pegawai diserahkan kepada daerah, daerah yang lebih tahu formasi apa yang dibutuhkan. Apakah tenaga kesehatan, pertanian. Yang berdasarkan usulan itulah yang akan diproses berdasarkan permintaan pemda,” jelasnya kepada fajar.co.id, 20 November 2017 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Azikin yang juga mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menambahkan, Komisi II DPR mendukung pemda mengusulkan ke pusat formasi yang dibutuhkan dengan tetap mengacu pada data kepegawaian.

Tanpa mengesampingkan tenaga honorer K2, Azikin bahkan meminta pemda mengutamakan tenaga honorer K2.

“Misal pemda membutuhkan tenaga pertanian, di database Honorer K2 tersedia itu yang diutamakan. Pemda membutuhkan tenaga guru, lantas di K2 ada, itu yang diutamakan. Jadi honorer K2 ini sebagai bank data pegawai daerah,” sebutnya.

Dengan format tersebut, lanjut Azikin permasalahan honorer K2 yang hampir ada disetiap daerah akan terselesaikan.

Disatu sisi, Azikin juga meminta rekan sejawatnya anggota DPR RI di Badan Legislasi untuk segera menindaklanjuti revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang selama ini menghalangi proses pengangkatan honorer K2.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo sebelumnya mengatakan sudah memasukkan usulan kebutuhan pegawai ke Kemenpan-RB.

Pemprov Sulsel, katanya membutuhkan tambahan 2.400 pegawai baru. Kebutuhan terbesar adalah guru, kemudian kesehatan, dan tenaga administrasi.

Apalagi tahun ini ada ribuan guru yang akan pensiun. Data yang diterima dari Dinas Pendidikan Sulsel, ada 3.000 guru SMA yang akan pensiun tahun ini. “Usulan itu sudah kami sampaikan. Sisa menunggu keputusan Kemenpan,” tandasnya.

Jumlah Formasi

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, formasi yang dibuka tidak akan melebihi jumlah pensiun PNS. Adapun penerimaan CPNS akan mengacu pertumbuhan negatif.

Menurut Asman, jumlah PNS yang memasuki pensiun sekitar 220 ribu orang. Formasi yang akan dibuka sekitar 50 persen dari jumlah pensiun tersebut.

“Sesuai kebutuhan kan yang pensiun sekitar 220 ribu total daerah dan pusat. Kita tidak menerima sebesar pensiun, tapi kita hanya menerima 50 persen dari jumlah yang pensiun atau lebih dikit. Tapi tetap mengacu pertumbuhan minus,” jelas dia di Kementerian PANRB Jakarta.

Perihal pembukaan seleksi ini menjadi tanda pencabutan moratorium CPNS, Asman hanya mengatakan, moratorium bukanlah hal yang permanen.

“Sebenarnya moratorium tidak secara permanen diberlakukan, karena pensiun tiap tahun enggak bisa disetop setiap kementerian lembaga (KL) ditotal sekitar 100 ribu per tahun. Tapi tahun kemarin diakumulasi dan tahun ini sekitar 220 ribu orang. Maka kita akan melakukan tetap berpedoman pada sistem minus growth sekitar 50-60 persen dari jumlah pensiun,” jelas dia.

Dia menuturkan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran anggaran seleksi CPNS ini. Sejalan dengan itu, pihaknya juga menunggu usulan dari KL maupun dari pemerintah daerah.

“Ini lagi kita hitung kan yang pensiun sekitar 220 ribu lagi. Kita hitung kemampuan keuangan, masing-masing usulan kementerian, masing-masing usulan pemerintah daerah. Kita lihat, kita seleksi lagi konsentrasinya apa yang bidang prioritas baru ketemu angkanya. Kita berharap enggak lebih jumlah pensiun,” tukas dia. (idr/fmc)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamka