KPP-RI Akui Penempatan Perempuan di Posisi Strategis Masih Sedikit

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua SC Konsolidasi KKP-RI Ammy Amalia Fatma Surya mengakui pimpinan partai politik sebagai pengambil kebijakan tertinggi internal, belum sepenuhnya penempat perempuan di tempat yang strategi.

Ini disampaikan Ammy jelang kegiatan Konsolidasi Nasional KKP-RI III pada 16-17 November 2017 di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senayan Jakarta.

Padahal, berbagai isu penting yang akan dibahas dalam konsolidasi Nasional mereka, termasuk Keterwakilan perempuan hasil pemilu era reformasi yang menunjukan adanya peningkatan signifikan.

Namun, pada hasil pemilu tahun 2014, baik di DPD RI maupun DPR RI mengalami penurunan, baik di tingkat Nasional maupun daerah.

“Elit partai politik sebagai penentu kebijakan internal, masih sedikit yang menempatkan perempuan di posisi strategis. Akibatnya, berbagai kebijakan seringkali luput mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan kader perempuan. Imbasnya, partai politik sering kerepotan memenuhi ketentuan minimal 30 persen calon perempuan dalam pemilu,” kata Ammy kepada awak media di ruang rapat Fraksi Gerindra, Rabu (15/11).

Konsolidasi Nasional Perempuan parlemen kali ini merupakan agenda ketiga, setelah terlaksana pada tahun 2008 dan 2012 lalu. Selama dua hari lanjut Ammy, para perempuan parlemen akan merumuskan strategi bersama dalam upaya meningkatkan representasi perempuan pada pemilu legislatif 2019.

“Selain itu, para perempuan parlemen pun akan diberi pembekalan melalui serangkaian workshop pararel dengan tema yang relevan saat pemilu, seperti manajemen kampanye, komunikasi politik, dan pengawalan suara,” ujarnya.

Sejumlah tokoh nasional juga diagendakan hadir dalam konsolidasi nasional ini, antara lain presiden Joko Widodo, Yohana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Puan maharani (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Arief Budiman (Ketua Komisi Pemilihan Umum) dan tokoh nasional lainnya.

KKP RI sendiri merupakan wadah gabungan perempuan yang duduk di Parlemen baik di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Sekitar 800 anggota legislatif perempuan diagendakan hadir dan berkonsolidasi untuk menghadapi tahun Pemilu 2019 mendatang. (Aiy/Fajar)

 

  • Bagikan