Fahri Hamzah Tantang KPK Usut Demokrat di Kasus E-KTP

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas keterlibat para pejabat dan partai politik di kasus korupsi E-KTP yang menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto. Dikasus korupsi super jumbo ini, KPK sudah dua kali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Penetapan pertama sebagai tersangka, Ketua Umum Partai Golkar ini lolos dari jeratan KPK setelah memenangkan sidang pra peradilan. Atas keputusan KPK menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka, Fahri Hamzah mengakui tidak lagi percaya kepada lembaga anti rasua itu, karena KPK terlihat main-main di kasus ini. “Ya kalau saya, udah ngga percaya ama KPK. Dari awal saya lihat ini main-main, dan sekarang disuruh jawab gitu. Yang dia (KPK) bilang kerugian negara Rp 2,3 triliun itu mana? Kan dia bohong,” kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Senin (13/11). Tak hanya itu, politisi PKS itu juga menuding KPK telah melakukan pembohongan publik dalam kasus E-KTP, dan berlangsung sudah berkali-kali. Itu terlihat dengan pernyataan KPK bahwa ada tiga orang yang terlibat dalam kasus ini, yakni Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbanungrum dan Setya Novanto sendiri. “KPK melakukan kebohongan publik dalan kasus E-KTP berulang kali. Pertama dia bilang yang mastermindnya itu tiga orang, Nazar, Anas dan Setya Novanto. Terus keterlibatan Nazar sama Anas mana, kok ngga ada gitu,” ujar Fahri. Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga menantang KPK untuk membongkar keterlibatan partai penguasa (Demokrat-red) saat itu. Pasalnya, proyek E-KTP ini berlangsung pada jaman pemerintahan Demokrat kala itu. ” Berani ngga KPK membongkar keterlibatan partai berkuasa dimasa itu, berani ngga,” tantang Fahri. Fahri juga bingung dengan kinerja KPK yang mengalihkan masalah ini ke Partai Golkar. “Kenapa larinya ke Golkar, kan Golkar bukan partai berkuasa saat itu. Partai penguasa kan waktu itu katanya mastermindnya bendahara dan ketua umum (Demokrat). Sekarang berani ga? Jangan kita ditipu-tipu,” tutup Fahri. (Aiy/Fajar)