Catalunya Dituding Lakukan Makar

Oktober 28, 2017

FAJAR.CO.ID, MADRID – Nyaris sebulan setelah referendum dilangsungkan, pemerintah Catalunya akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan. Wilayah yang dipimpin Carles Puigdemont tersebut menyatakan memisahkan diri dari Spanyol.Tentu saja langkah itu direspons keras. Kejaksaan Spanyol menyebut Catalunya yang selama ini berstatus wilayah otonomi khusus telah memberontak. Kejaksaan pun bersiap menangkapi para pemimpin Catalunya.Spanyol akan bertindak sesuai pasal 155 dalam konstitusinya. Yakni, Spanyol berhak melucuti kekuasaan Catalunya. Mulai membubarkan parlemen dan kabinet sampai memecat presiden dan wakil presiden wilayah otonomi khusus tersebut. Tapi, membubarkan rezim Puigdemont tidak akan mudah. Madrid jelas akan menghadapi perlawanan dari Catalan –sebutan untuk sekitar 7,5 juta penduduk Catalunya.”Sepertinya pemerintah regional Catalunya tidak akan menyerah begitu saja. Bisa jadi, Spanyol harus mengerahkan Guardia Civil (militer Spanyol yang punya wewenang seperti polisi, Red) untuk melengserkan mereka,” tulis Lauren Said-Moorhouse dari CNN.Jika itu terjadi, krisis Madrid dan Barcelona akan menjadi lebih panjang. Sebab, bentrokan pasti akan terjadi. Itu bakal menjadi kulminasi gesekan antara Catalan dan warga Spanyol sejak referendum Catalunya 1 Oktober yang menghasilkan kemenangan para pendukung kemerdekaan.”Kami akan menggunakan pasal pemberontakan untuk Catalunya. Yang belum jelas adalah targetnya. Apakah hanya anggota inti pemerintahan atau seluruh politisi dan legislator yang ikut mendukung deklarasi kemerdekaan,” kata seorang jubir kejaksaan. Dia mengatakan bahwa langkah yang pasti baru akan dibeberkan Senin (30/10).Para pelaku makar bisa dihukum 25 tahun penjara. Atau bisa lebih ringan jika pemberontakan yang mereka kobarkan tidak mengandung kekerasan atau berbuah kerusuhan.Ketegangan dipicu pidato emosional Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy menjelang voting senat yang bertujuan memutuskan nasib Catalunya. ”Apa yang terjadi di Catalunya jelas-jelas sebuah pelanggaran hukum, demokrasi, dan hak semua rakyat. Karena itu, harus ada konsekuensinya,” tegas pemimpin 62 tahun tersebut. Setelah berpidato, Rajoy optimistis mendapatkan restu senat untuk mengaktifkan pasal 155.

Komentar