PSSI: Haram Uang Korupsi untuk Biayai Klub

September 25, 2017
Belum ada gambar

Berdasar data SaveOurSoccer (SOS), ada 48 pejabat publik yang menjadi petinggi di klub sepak bola. Ada yang menjadi ketua umum, pembina, direktur, maupun jabatan lain.Dari 48 nama pejabat, beberapa nama itu di antaranya Bupati Malang, Rendra Kresna, menjadi Ketua Umum Persekam; Wali kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, menjadi Ketua Umum Persipura; Anggota BPK, Achsanul Qosasi, menjadi Presiden Klub Madura United; Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, menjadi Presiden klub Sriwijaya FC.Bupati Lamongan, Fadeli, menjadi Ketua umum Persela; Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar, menjadi Ketua Umum Persita; Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, menjadi Ketua Umum Perserang; Wali kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menjadi Ketua Umum Persis; sampai Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menjadi Ketua Umum Mojokerto Putra.Koordinator SOS, Akmal Marahali, mengungkapkan bahwa, ada banyak faktor yang mengakibatkan fenomena masifnya pejabat negara menjadi pengurus klub sepak bola profesional tanah air. “Karena klub sepak bola masih dijadikan kendaraan politik untuk mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan. Kasus di Cilegon United adalah contohnya,” kata Akmal.Meski tidak ada larangan penyelenggara negara menjadi pengurus klub sepak bola nasional, fenomena tersebut tentu berpotensi membuka ruang terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest).Pengamat sepak bola nasional, Anton Sanjoyo, menyatakan, kepentingan tersebut sangat mungkin terjadi bila klub tidak dikelola secara profesional. ”Apalagi di daerah, mekanisme hibah masih berlaku,” ujar Joy -sapaan Anton Sanjoyo- saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (24/9/2017).Dia mengungkapkan, saat ini tidak banyak klub sepak bola yang me-manage keuangan mereka secara profesional. Di Liga 1, misalnya, sejauh ini baru manajemen Persib Bandung yang benar-benar sudah profesional. ”Tidak lebih dari lima yang profesional di Liga 1,” imbuhnya.

Komentar

VIDEO TERKINI