PSSI: Haram Uang Korupsi untuk Biayai Klub

September 25, 2017
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID – Belakangan, polemik uang korupsi pejabat untuk membiayai klub-klub Tanah Air mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Iman Ariyadi pada Sabtu (23/9/2017).Iman ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan Transmart di kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC).Dalam perkara itu, KPK mengamankan uang tunai Rp 1,152 miliar. Uang tersebut dibuat seolah-olah diberikan untuk Cilegon United. Klub sepak bola yang kini berlaga di babak 16 besar Liga 2 itu merupakan binaan Iman. KIEC menjadi salah satu sponsor Cilegon United yang mendanai kebutuhan operasional tim.Terkait hal ini, banyak pihak kemudian yang mewanti-wanti posisi pejabat daerah lain yang juga menangani klub. Kuat dugaan, bukan cuma Iman pejabat daerah yang memanfaatkan jabatan untuk menyelewengkan anggaran demi klub binaan.Merespons hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, mengatakan, regulasi FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional) dan Statuta PSSI secara spesifik tidak melarang pejabat atau penyelenggara negara dalam kepengurusan klub profesional. “Sepak bola dan PSSI pada prinsipnya tidak bisa menutup diri,” kata Joko.Menurut dia, yang bisa melarang para pejabat negara melakukan rangkap jabatan menjadi pengurus klub profesional, adalah instansi mereka sendiri. Dia lantas mencontohkan Undang Undang Sistem Keolahargaan Nasional No. 3 Tahun 2005 yang melaran pejabat publik merangkap jabatan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).Nah, terkait temuan KPK tentang adanya pencucian uang hasil korupsi di sepak bola nasional, Joko secara tegas mengatakan PSSI akan melakukan pencegahan hal itu. Pihaknya juga melarang keras uang korupsi dipakai membiayai klub. “PSSI tidak membenarkan adanya uang dari hasil kriminal yang bisa berputar di sepak bola Tanah Air,” tegasnya.

Komentar

VIDEO TERKINI