PKB dan PDIP Dukung Panglima TNI Usut Tuntas Isu Kedatangan 5000 Senjata Ilegal ke Indonesia

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Isu kedatangan 5000 pucuk senjata ilegal ke Indonesia benar-benar menyita perhatian masyarakat Indonesia. Isu kedatangan ribuan pucuk senjata ilegal ini akan dilakukan oleh salah satu institusi di republik ini. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar meminta kepada Instansi terkait dan TNI untuk segera mengusut isu tersebut. “Harus segera diusut tuntas, impor senjata ini menjadi ancaman tersendiri yang berbahaya buat ketahanan dan keamanan nasional, Tentu harus diusut secepat mungkin,” ujarnya di Gedung DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta, Minggu (24/09). Senada dengan Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar), Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto meminta kepada Panglima TNI, Gatot Nurmantyo untuk bergerak cepat menuntaskan kabar tersebut. “Ya bapak panglima kan langsung bisa komunikasi yang bersangkutan karena infonya A1, ya biar langsung bapak panglima,” ujarnya. “Tapi yang seharusnya diantara jajaran pimpinan pemerintahan bisa saling berdialog dan mengklarifikasi secara langsung hal-hal yang sangat penting dan krusial tersebut,” sambungnya. Sekedar informasi, pada acara Silaturahim antara Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Jumat (22/09) lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa ada institusi yang berencana mendatangkan 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo ke Indonesia. “Tapi datanya pasti kami akurat, ada kelomlok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu,” ucap dia. “Memakai nama presiden, seolah-olah itu dari presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden, informasi yang saya dapat kalau tidak tak A1 saya tidak akan sampaikan di sini,” tambah Gatot. Dia pun mengatakan bahwa TNI akan terus mengawasi institusi yang memesan 5 ribu senjata itu. “Saya katakan kita intip terus, kalau itu ada, akan kami serbu, jadi kalau suatu saat kami menyerbu itu karena tidak boleh di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada institusi yang memiliki senjata selain TNI/Polri,” tukas Gatot. (Aiy/Fajar)