Carut Marut PP 18/2016 dan PP 11/2017

September 15, 2017
Belum ada gambar

 

Oleh: Kardiansyah Afkar

Persinggungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain sudah lazim terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satunya dapat kita lihat pada Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.Adapun persinggungan dari kedua PP tersebut ialah mengenai ketentuan pengangkatan/pemberhentian Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.  Pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.”Kemudian, mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Pasal 31 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa “Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.”Ketentuan ini bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 127 ayat (4) PP 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa; “khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”Pertentangan keduanya tampak jelas dimana ketentuan dalam PP 18 Tahun 2016 secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa pengangkatan/pemberhentian Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota harus “atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota”, sedangkan dalam Pasal 127 ayat (4) PP 11 Tahun 2017, hanya “dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota”.

Komentar

VIDEO TERKINI