FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Setelah Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung, kini giliran pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) putaran kedua, sejak Selasa (5/9) kemarin.
Sebanyak 60 Kementerian dan satu Pemerintah Daerah (Pemda) membuka lowongan CPNS. Provinsi Kalimantan Utara membuka lowongan CPNS sebanyak 500 kursi. Sementara jumlah keseluruhan lowongan sebanyak 17.928 kursi.
Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi. Pelamar juga memastikan bahwa NIK dan KK yang telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.
“Penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita. Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja pemerintah yang efektif dan berkualitas,” tegas Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, Selasa (5/9).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), informasi kementerian lembaga dan pemerintah provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut. (Fajar/jpg)
Kementerian dan Alokasi Formasi
- Kementerian Keuangan, 2.880
- Kementerian ESDM, 65
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300
- Kementerian Ketenagakerjaan, 160
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329
- Kementerian Perindustrian, 380
- Kementerian PUPR, 1.000
- Kementerian Pariwisata, 40
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610
- Kementerian LHK, 700
- Kementerian Perhubungan, 400
- Kementerian Luar Negeri, 75
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 91
- Kementerian Kesehatan, 1.000
- Kementerian Pertanian, 475
- Kementerian Sosial, 160
- Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500
- Kementerian PPN/BAPPENAS, 38
- Kementerian PANRB, 91
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21
- Kementerian Sekretariat Negara, 178
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40
- Kementerian Agama, 1.000
- Kementerian Perdagangan, 65
- Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27
- Kementerian Bidang Polhukam, 25
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25
- Kementerian BUMN, 25
- Kementerian KUKM, 25
- Kementerian Pertahanan, 50
Lembaga
- Kejaksaan Agung, 1.000
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 98
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 10
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90
- Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87
- Komisi Yudisial (KY), 33
- Badan Narkotika Nasional (BNN), 275
- Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60
- Badan SAR Nasional, 160
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300
- Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 225
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182
- Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 99
- Badan Ekonomi Kreatif, 93
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 110
- Badan Intelijen Nasional (BIN), 199
- Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157
- Setjen DPR, 85
- Badan Informasi Geospasial (BIG), 67
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299
- Mahkamah Kontitusi (MK), 70
- Kepolisian Republik Indonesia, 200
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 53
- Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), 26
Provinsi
- Kalimantan Utara, 500.
