Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Bayar Utang ke Pertamina

FAJAR.CO.ID - Komisi VII DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (28/8/2017). Rapat berlangsung alot, dan berlangsung hingga larut malam. Kapoksi Komisi VII Fraksi Partai Hanura DPR RI, Mukhtar Tompo, menegaskan bahwa ia mendukung sepenuhnya setiap langkah yang diambil PT. Pertamina sebagai perusahaan terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia dalam pengelolaan Migas Nasional. Menurutnya, Pertamina bisa diandalkan untuk bersaing di dunia internasional. “Dengan berbagai upaya Pertamina memenuhi tuntutan itu, termasuk menjalankan kebijakan BBM satu harga di saeluruh Indonesia. Ini bukan persoalan mudah, kebijakannya luar biasa sehingga membutuhkan penerapan teknis yang tidak sederhana. Dibutuhkan kecerdasan manajemen untuk merealisasikan kebijakan pemerintah,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini. Namun di sisi lain, Mukhtar menyayangkan sikap pemerintah yang tidak profesional dan konsisten mengawal kebijakan tersebut. Mukhtar mencontohkan, ada utang Pemerintah ke Pertamina sebesar 24 triliun Rupiah yang belum dibayarkan. Selain itu, sambungnya, ada utang TNI sebesar 10 triliun juga belum dibayar ke Pertamina. “Saya khawatir, Pertamina akan mengalami gangguan siklus keuangan jika utang pemerintah tdk di bayarkan. Belum lagi beban Pertamina yang harus memutar otak untuk penerapan BBM 1 harga. Jika ini dibiarkan, maka manajemen keuangan pertamina dipastikan akan terganggu. Jika tak segera dibayarkan, lanjut Mukhtar, maka laba Pertamina yang berhasil dibukukan tahun lalu akan tergerus habis. “Jika Pertamina diminta profesional, maka pemerintah juga harus profesional. Harus ada keadilan dalam pengambilan kebijakan agar penerapannya juga bisa maksimal,” ungkapnya. “Sebagai bagian dari partai pendukung Pemerintah, Hanura berkewajiban mengingatkan Pemerintah bahwa Pertamina adalah aset negara yang penting. Jika perusahaan ini berhasil menjadi perusahaan yang mendunia, maka Pemerintah dan rakyat Indonesia pulalah yang akan menikmatinya,” tutup Wasekjend DPP Partai Hanura ini. (*/fajar)