Kapolri Didesak Sanksi Tegas Kapolres Waykanan

Agustus 29, 2017

FAJAR.CO.ID – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian didesak segera memberikan tindakan dan sanksi tegas kepada anak buahnya yang bertindak kelewat batas dengan melecehkan pekerja pers dan media.Jurubicara Paguyuban Persahabatan Jurnalis Indonesia (PPJI), Jhon Roy P Siregar, menyampaikan, pelecehan terhadap profesi wartawan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Waykanan, Bandar Lampung, AKBP Budi Asrul Kurniawan, terhadap wartawan Radar Lampung (Jawa Pos Grup) tidak boleh didiamkan begitu saja.“Sudah terlalu sering oknum aparat Kepolisian diberbagai daerah melakukan pelecehan terhadap pekerjaan wartawan, bukan hanya pelecehan, tindak kekerasan juga dialami para jurnalis. Sedangkan kepada jurnalis saja pun mereka melakukan pelecehan dan kekerasan, bagaimana pula dengan masyarakat biasa, para petani, buruh, nelayan dan masyarakat kecil lainnya? Ini tidak boleh didiamkan. Pak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian harus menindak tegas dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum aparatnya yang begitu,” tutur Jhon Roy P Siregar di Jakarta, Senin (28/8/2017).Pria yang berprofesi sebagai wartawan nasional di Jakarta itu pun mengatakan, selain harus melakukan permintaan maaf, Kapolres Waykanan itu juga harus diproses Propam Mabes Polri. Dia mengingatkan, selama ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian selalu membangun kampanye untuk melakukan reformasi di tubuh korps Bhayangkara itu, terutama terhadap personil kepolisian yang tidak bermutu.“Ini sama saja dia (Kapolres Waykanan) meludahi wajah pimpinannya sendiri yaitu wajah Pak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Harus bertindak tegas dong. Jangan seenaknya bertindak sesuka hati mentang-mentang pakai dinas polisi. Lihat tuh banyak proses hukum yang mandeg di tangan polisi. Itu akibat kinerja oknum polisi yang tidak beres kok,” tutur Jhon.Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Media, Informatika dan Grafika Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FMIG) itu pun berharap, kejadian seperti itu tidak terulang lagi kepada wartawan, atau kepada pihak manapun di Republik Indonesia.

Komentar