Banyak Permintaan, Mendagri Didesak Cabut Moratorium Pemekaran

Agustus 29, 2017
Belum ada gambar

Tak sampai di situ, dia juga menuding bahwa kebijakan moratorium tidak aspiratif terhadap kepentingan daerah untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Padahal, banyak daerah yang mendesak dilakukan pemekaran.Papua dan Papua Barat contohnya. Menurut Muqowam, jika ada calon daerah otonom baru yang memenuhi persyaratan, harus diberi kesempatan untuk dimekarkan.“Jadi, Pak Tjahjo, saya mohon dengan hormat, buat sejarah di republik ini.Kalau moratorium, nanti malah jadi morat-marit. Jangan menjadi PHK, (alias) pemberi harapan kosong. Kalau bicara rasanya, mendagri ini friend (kawan) saya. Tapi, kenapa ini dihalang-halangi terus,” katanya.Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, juga ikut bicara. Menurutnya, kebijakan moratorium pemekaran daerah tidak berdasar.“Saya kira tidak ada alasan Pemerintah untuk lakukan moratorium. Undang-undang kan tidak bisa dimoratorium. Saya kira tidak pas moratorium ini,” katanya.Menurut Komarudin, tujuan pemekaran ini adalah agar tercipta pemerataan keadilan, bukan cuma bagi-bagi kue kekuasaan. Makanya, dia berharap ada pembahasan serius untuk membatalkan moratorium ini.“Kalau (moratorium) dengan alasan bebani APBN, saya tidak setuju. Membangun rakyat adalah kewajiban negara. Kalau dianggap membenani, tidak boleh berpendapat seperti itu karena negara harus hadir di situ,” ujarnya.Menjawab hal tersebut, Tjahjo mengingatkan bahwa moratorium sudah tiga tahun jadi pembahasan bersama antara pemerintah, DPR, dan DPD. Kemendagri mencatat, jika ditotal, ada 315 usulan yang meminta daerahnya dimekarkan. Dia menolak jika pemerintah disebut tidak pro pada pembangunan daerah hanya gara-gara ada moratorium itu.“Arahan presiden pada dasarnya menyetujui jika mempercepat kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing, dan kinerja aparatur negara,” bebernya.Tjahjo kemudian memastikan bahwa pemerintah tidak menghalang-halangi pemekaran daerah. Hanya saja, anggaran negara saat ini tidak memungkinkan untuk membentuk otonomi baru. Sebab, untuk membentuk satu daerah otonomi baru saja butuh anggaran ratusan miliar rupiah. (wah/rmol/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI