Banyak Permintaan, Mendagri Didesak Cabut Moratorium Pemekaran

Agustus 29, 2017

FAJAR.CO.ID – Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI kompak menekan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk mencabut kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru.Para legislator beralasan bahwa mereka banyak menerima aspirasi masyarakat yang meminta pemekaran daerahnya.Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri Tjahjo Kumulo membahas daerah otonomi baru dan penyelesaian kasus Kabupaten Mimika di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (28/8/2017).Rapat turut dihadiri lima perwakilan Komite I DPD yaitu Ahmad Muqowam, Benny Ramdhani, Amir Hartono, Eni Sumarni, dan Eni Khairani.Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, mengatakan, sengaja mengundang Tjahjo lantaran pihaknya seringkali menerima aspirasi masyarakat yang meminta pembentukan daerah otonomi baru. Karena pembentukan daerah otonom baru merupakan kewenangan pemerintah, pihaknya hanya menampung aspirasi tersebut.“Yang sempat dikatakan itu ada 288 calon daerah otonom baru. Bahkan yang berkembang malah bisa mencapai tiga ratusan daerah otonom baru. Itu aspirasi masyarakat yang harus dihormati,” ucapnya.Politisi Golkar ini paham, sejak Agustus 2015, pemerintah memberlakukan moratorium alias penghentian sementara untuk pembentukan daerah otonomi baru. Namun, pihaknya ingin pemerintah mencari jalan keluar agar aspirasi masyarakat yang diterimanya dapat diperjuangkan.“Kami berharap ada jalan keluar sehingga aspirasi yang kita kembangkan ini bisa dapatkan tempat, baik di DPR, DPD, maupun Pemerintah,” kata Zainuddin.Ketua Komite I DPD, Ahmad Muqowam, juga bersuara. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendesak Tjahjo mencabut moratorium pemekaran daerah.Muqowam menuding, kebijakan moratorium pemekaran tidak sejalan dengan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan moratorium itu, sama saja pemerintah tidak sungguh-sungguh mengimplementasikan otonomi daerah.“Pemerintah harusnya letakkan otonomi daerah dan pemekaran sebagai kebijakan strategis untuk ciptakan masyarakat adil dan makmur. Kalau ini dilaksanakan, ini sejalan dengan Nawacita Jokowi-JK dalam melakukan pembangunan dari daerah pinggiran,” jelasnya.

Komentar