Intruksi Pusat, Seluruh Kepala Daerah dari Partai Golkar di Daerah Jangan Pecah Kongsi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham tidak menginginkan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang didukung oleh Partai Golkar di Jawa Barat pecah kongsi di tengah masa jabatan yang tengah diemban.
Untuk mencapai kesolidan hingga akhir masa jabatan, Golkar menurut Idrus terus menjalin komunikasi dengan partai lain pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai tersebut.
“Hari ini saya ketemu dengan Hasto (Sekjen PDIP.red) dengan partai lain juga ketemu, ini guna membangun harmonisasi, tentu kita tidak ingin asal terpilih saja, kita tidak ingin pasangan kepala dan wakil kepala daerah itu pecah kongsi di tengah masa jabatan,” ujar Idrus usai memberikan arahan dalam Rapat Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar.
Rapat yang melibatkan Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, para Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu partai berlambang pohon beringin tersebut dilaksanakan pada Selasa (1/8) di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang diwawancarai secara terpisah. Menurut dia, kerjasama dan keterlibatan aktif dari Kepala dan Wakil Kepala Daerah penting adanya mulai dari sejak pencalonan hingga nanti mengemban amanah jabatan.
“Karena itu yang pertama dia harus memiliki jaringan struktur organisasi kepartaian sampai ke tingkat desa, jaringan ini penting. Kedua, harus memiliki kesamaan pandangan terhadap kepemimpinan di Jawa Barat. Ketiga, harus bisa bekerja sama,” ungkapnya saat ditanya kriteria calon Wakil Gubernur pendampingnya kelak.
Terkait pecah kongsi di tengah masa jabatan, analis POINT Indonesia, Arif Nurul Imam menilai dalam keterangannya mengatakan wacana “perkawinan politik” Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi akan rentan mengganggu stabilitas pemerintahan.
Hal ini menurutnya, karena keduanya memiliki program unggulan yang sukses diterapkan di daerahnya masing-masing untuk diterapkan secara luas kepada publik Jawa Barat. Secara jangka panjang, imbuh Arif, ini juga akan melahirkan “matahari” kembar dalam pemerintahan.
“Ini bisa menjadi masalah secara personalitas, mereka berdua figur publik yang berhasil menarik perhatian masyarakat, punya program unggulan yang ingin direalisasikan di Jawa Barat, jika terpilih mereka bisa saling memotong, ada “matahari kembar” nanti, gak bagus lah,” jelas Arif.
Untuk memenangkan jagoannya pada Pilkada Jawa Barat, sampai saat ini DPP Partai Golkar masih mencari formula pasangan calon yang dinilai memiliki kecocokan satu sama lain dan saling melengkapi. Karenanya, Surat Rekomendasi secara resmi baru akan dikeluarkan pada akhir Agustus ini. (Fajar/pojok)
