Prabowo Ingatkan TNI Mundur Demi Demokrasi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ujian bagi demokrasi tampaknya membuat para mantan jenderal yang kini menjabat sebagai ketua umum partai politik turun tangan. Mereka adalah Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Adapun ujian bagi demokrasi saat ini lantaran ditetapkannya presidential threshold sebesar 20-25 persen sebagai salah satu poin di UU Pemilu. Padahal menurut Prabowo, pencalonan presiden maupun wakilnya, dalam demokrasi tidak boleh dibatasi atau nol persen.
Karenanya, dia merasa perlu untuk membahas hal tersebut dengan SBY khususnya. “Kita ketemu dalam suasana yang prihatin,” tambahnya saat menggelar konferensi pers di kediaman SBY, Kamis (27/7).
Prabowo mengingatkan, SBY maupun dirinya yang kala itu masih perwira muda mengambil andil untuk mendorong reformasi. “Bagaimana TNI mundur dari kekuasaan dengan sukrarela dan cepat sekali,” tegas Prabowo itu.
Kendati banyak pertanyaan dari pihak asing ketika TNI mau mundur dari kekuasaan, hanya ada satu jawaban bahwa demokrasi lah jalan yang terbaik.
“Saya kedatangan tamu, kok bisa TNI mundur dari kekuasaan. Karena kami percaya yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah demokrasi,” sebut mantan Panglima Kostrad itu.
Salah satu alat ukur demokrasi yakni pelaksanaan pemilu. Tentu, presidential threshold 20-25 persen tidak sesuai dengan asas demokrasi itu.
“Bagi kami setiap upaya mengurangi kualitas demokrasi atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan,” pungkas Prabowo. (Fajar/JPG)
