Pansus Hak Angket Jadi “Alat” Jokowi Lemahkan KPK?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Setelah Gerindra keluar, saat ini, praktis hanya partai pendukung pemerintah yang berada di deretan Pansus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PKS dan Partai Demokrat sejak awal menyatakan menolak pansus yang dibentuk DPR RI tersebut. Nah, seiring hadirnya Pansus Hak Angket, bergulir pula anggapan bahwa Presiden Jokowi-lah yang justru menginginkan adanya pelemahan KPK, sehingga komitmen presiden terhadap pemberantasan korupsi patut diragukan. Anggapan ini dikuatkan oleh perjuangan getol Pansus untuk menyerang KPK yang mayoritas adalah partai-partai pendukung pemerintah. “Presiden Jokowi terkesan lari dari persoalan Angket KPK,” jelas Direktur Madrasah Anti Korupsi, Virgo Sulianto Gohardi, malam ini (25/7/2017). “Seharusnya jika presiden memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sejak awal presiden bisa menarik partai-partai pendukung pemerintah untuk membatalkan angket tersebut,” tegas Virgo. Karena itu, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini meminta presiden untuk menyudahi sandiwara politik tersebut. “Satu sisi presiden berbicara komitmen pemberantasan korupsi, tapi sisi lain (presiden) ‘nabuk nyilih tangan’ (DPR) lemahkan KPK,” pungkasnya. (zul/rmol/fajar)