Fahri Hamzah Minta Ketua KPK Jawab 10 Pertanyaan Ini…
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mendapatkan serangan dari pihak luar, tak tekecuali juga ketuanya yang juga jadi salahsatu target serangan.
Untuk itu, perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Selamatkan KPK (GPS) menyambangi gedung KPK. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan lembaga KPK dan juga Agus Rahardjo.
Mereka ingin Agus Rahardjo menjawab sepuluh pertanyaan yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Sehingga lembaga KPK tidak ikut terbawa dalam perselisihannya dengan Fahri Hamzah.
”Ketua KPK Agus Rahardjo juga harus memisahkan masalah pribadi dengan institusi KPK agar, KPK tidak ikut terbawa-bawa dalam pusaran kegaduhan politik yang berpotensi menghambat kinerja KPK,” ujar Ketua GPS KPK Miharji di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Jumat (21/7).
Mahasiswa Universitas Jayabaya ini menambahkan apabila Agus tidak menjawab sepuluh pertanyaan dari Fahri Hamzah, maka dia meyakini kinerja KPK akan terhambat. Padahal masih ada kasus-kasus besar yang harus diselesaikan.
“Jadi memang jangan sampai istitusi KPK ini menjadi tersandera,” katanya.
Aksi GPS berlangsung damai dengan memberikan bunga mawar kepada awak media dan pegawai keamanan KPK.
Sebelumnya, lewat Twitter @Fahrihamzah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Agus Rahardjo menjawab sepuluh pertanyaannya.
Fahri Hamzah menduga Agus Rahardjo memiliki konflik kepentingan antara jabatannya dulu di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Berikut ini sepuluh pertanyaan kicauan Fahri dalam akun Twitter miliknya.
Setelah sistem lelang disepakati Tim yang LKPP ada di dalamnya apakah betul bapak meminta 9 tender dipecah?
Betulkah bapak menyampaikan kepada panitia tender bahwa “Kalau konsorsium Telkom kalah proyek ini bisa gak jalan”.
Hal itu terjadi sekitar april 2011 sebelum tender diumumkan, “Betulkah bapak bertemu sekjen dan Irman (terdakwa?)
Betulkah bapak minta bertemu 4 mata dengan Mendagri dan ditolak karena Mendagri minta ada saksi dan notulen?
Kenapa di dalam dakwaan hanya ada time line lelang tapi tidak muncul bahwa lelang 21 Februari 2010 itu diumumkan setelah dapat persetujuan dari bapak?
Kenapa tidak muncul dalam dakwaan bahwa tiga hari setelah lelang diumumkan lalu bapak menginterupsi agar paket dipecah?
Kenapa tidak muncul dalam dakwaan bagaimana perdebatan di Kantor Wapres yang dipimpin oleh Pak Sofyan Jalil untuk menuntaskan masalah dengan bapak?
Lalu tiba-tiba mendekati lelang, PT Telkom tiba-tiba ikut dan bapak meyakinkan panitia bahwa hanya PT Telkom yang bisa mengerjakan proyek ini?
Bukankah pernah ada kesepakatan PT Telkom tidak ikut jadi peserta tapi akan dijadikan sebagai penyedia layanan?
Apakah bapak mengetahui penggeledahan kantor Kemendagri tgl 4 Mei 2011 oleh Polda Metro?. (Fajar/JPG)
