- DPP tetap konsisten melaksanakan Munaslub 2016 khususnya dukungan Pemerintahan Jokowi dan JK.
- DPP berketetapan melaksanakan keputusan Rapimnas tahun 2016, khususnya berkaitan pencalonan Jokowi sebagai capres 2019.
- DPP tetap berketetapan melaksanakan Rapimnas, khususnya berkaitan dengan tidak akan melaksanakan Munaslub.
- DPP menyetujui keputusan ketum DPP menugaskan Ketua Harian dan Sekjen bersama melaksanakan koordinasi menjalankan tugas organisasi dan, tetap berkoordinasi dan melaporkan kepada Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
- Proses pengambilan keputusan terhadap UU Pemilu 2017, seluruh anggota fraksi wajib hadir dan memperjuangkan Golkar.
- DPP menugaskan kepada anggota fraksi pemenangan pemilu I dan II dan seluruh wilayah untuk melakukan Sosialisasi seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar internal maupun eksternal.
- DPP berketetapan dalam menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan maka DPP tetap berpegang teguh pada landasan AD/ART dan peraturan-peraturan pelaksanaan. (Fajar/jpg/JPC)
Ini Tujuh Kesepakatan Hasil Keputusan Rapat Pleno Golkar
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, Rapat Pleno bersama dengan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berjalan lancar tanpa ada perbedaan pandangan.
“Rapat pleno sudah digelar dan suasananya sangat terasa persaudaraannya dan penuh kekerabatan. Pandangan yang disampaikan juga positif,” ujar Nurdin usai melakukan Rapat Pleno di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (18/7).
Nurdin mengatakan, dalam Rapat Pleno Partai Golkar ini dihasilkan tujuh poin kesepakatan. Misalnya komitmen memberikan dukungan ke pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hingga 2019.
Termasuk, lanjut Nurdin, tetap mendukung Jokowi sebagai capres di 2019, dan tidak digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan Setya Novanto.
“Itu beberapa poin dari tujuh poin kesimpulan rapat tadai,” ujarnya.
Adapun tujuh poin atau kesepakatan yang dihasilkan, adalah:
