Fadli Zon: Rezim Ini, Rezim Paranoid

Juli 16, 2017

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akan membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas dengan DPR RI sebelum membubarkan organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sebelum menerbitkan Perppu, pihaknya juga mengundang para pakar hukum, agama dan sosial.“Tidak dadakan,” terang dia melalui sambungan telpon dalam acara diskusi di salah satu rumah makan di Kawasan Cikini kemarin (15/7). Tjahjo berhalangan hadir, sehingga memberi keterangan lewat telepon.Selain itu, kata politikus PDIP Itu, pemerintah juga melakukan survei untuk mengetahui dinamika dan kondisi ormas yang ada di Indonesia.Namun, Tjahjo masih enggan menyebutkan mana saja ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.Dia menjelaskan, pemerintah tidak serta merta membubarkan ormas. Pihaknya akan mengajukan Perppu untuk dibahas dengan DPR.Dia akan menunggu selesainya pembahasan. Jadi, lanjut dia, pihaknya tidak terburu-buru membubarkan ormas. Pemerintah menghormati mekanisme yang ada.Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Laode Ahmad mengatakan, Perppu itu diterbitkan untuk menjadi rambu bagi ormas.“Kebijakan pemerintah ini untuk mengayomi,” terang Laode yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.Menurut dia, Perppu bukan hanya untuk menyasar salah satu ormas saja, tapi aturan itu berlaku untuk seluruh ormas yang ada di Indonesia. Tidak benar jika peraturan tersebut bertujuan untuk membubarkan ormas-ormas Islam.Laode menjelaskan, Perppu adalah salah satu instrumen hukum yang bisa digunakan untuk mengatur organisasi kemasyarakat secara lebih memadai dan sistematis. Aturan baru itu juga mempertegas larangan bagi ormas dana sanksi yang akan diberikan.Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Perppu itu sudah berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Pemberlakuan Perppu itu sejak tanggal diumumkan pada publik.

Komentar